Diduga Kerugian Hingga 4 Triliun, Eks Penyidik KPK Beberkan Modus Kasus Korupsi di Kemendikbud

bisnisbandung.com - Dugaan korupsi dalam proyek pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) semakin menjadi sorotan publik.

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, menilai bahwa pola yang digunakan dalam kasus ini menunjukkan indikasi kuat bahwa proyek tersebut telah dirancang sejak awal untuk dikorupsi.

“Memang pengadaan laptop dengan berbasis Chromebook ini dari awal sudah di-setting untuk dikorup,” lugasnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube Metro TV.

Baca Juga: Tegas! Dedi Mulyadi Ungkap Risiko Jika Anak Keluar Malam Lewat Jam 9 di Hari Sekolah

“Jadi ketika pengadaannya itu hampir 10 triliun, saya melihat bisa jadi walaupun belum ada dari Kejaksaan Agung ya, kerugian negaranya bisa jadi 3 sampai 4 triliun,” terusnya.

Proyek yang bernilai hampir Rp10 triliun tersebut disebut mengandung banyak kejanggalan, mulai dari pemaksaan penggunaan sistem operasi Chromebook yang tidak sesuai kebutuhan daerah, hingga indikasi pemufakatan dalam penunjukan pemenang tender.

Dalam tahap awal uji coba, ribuan laptop dilaporkan tidak memenuhi standar dan sempat direkomendasikan agar sistem operasinya diganti ke Windows. Namun, proses pengadaan utama tetap dilanjutkan.

Baca Juga: Ada yang Aneh! Mohamad Sobary Bongkar Alasan Munculnya 60 Pendukung Jokowi

Yudi menyoroti bahwa keuntungan besar dalam kasus ini tidak berada pada uji coba, tetapi pada skala pengadaan massal.

Hal ini membuka kemungkinan bahwa pengadaan laptop dalam jumlah besar sudah dipersiapkan oleh pihak tertentu, termasuk kemungkinan adanya pendana atau "bohir" yang telah menyuplai perangkat sebelum proses lelang resmi berlangsung.

Keterlibatan dua staf khusus menteri dalam pusaran kasus ini turut menjadi perhatian. Meskipun staf khusus hanya bertugas memberi saran kepada menteri, temuan jaksa yang menggeledah kediaman mereka mengindikasikan dugaan peran lebih dalam dari sekadar penasihat.

Sebagai pejabat yang diangkat langsung oleh menteri, tindakan staf khusus kerap dilakukan atas nama atau mewakili pimpinan kementerian.

“Jadi kita akan melihat sejauh mana keterlibatan dari mantan Menteri Nadiem ini di dalam kasus ini, karena memang sungguh-sungguh sangat aneh dan janggal, ya,” bebernya.

Baca Juga: Menteri Budi Ari Jadi Poros Konflik, Pengamat Sebut Perang Jokowi-Megawati Membayang