Ia mengingatkan bahwa ketidakhadiran atau keraguan dari aparat di lapangan bisa memberi ruang bagi premanisme untuk berkembang.
Selain itu, tindakan mencatut nama pejabat negara, termasuk presiden, demi melindungi praktik ilegal juga dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara yang harus diberantas lebih dahulu.
Premanisme, menurut Saor, bukan sekadar masalah keamanan, melainkan ancaman sistemik terhadap tatanan hukum dan ekonomi.***
Artikel Terkait
“Sungguh Memalukan” Pengamat Ungkap Sorotan Dunia Soal Premanisme di Indonesia
Disorot Media Internasional! Rocky Gerung: Premanisme Dipakai Demi Kepentingan Politik dan Bisnis
Satgas Premanisme Tidak Perlu Ada, Ekonom INDEF Singgung Tugas Aparat Penegak Hukum
Premanisme Jadi Alat Politik, Pakar Hukum Pidana Ungkap Ini Ditoleransi Sejak Lama
PHK Massal dan Premanisme, Okky Madasari Sebut Indonesia Bisa Terjebak dalam Krisis Sosial
Preman Masih Berkeliaran, Regulasi Dipertanyakan? DPR: Harus Ada Kebranian dan Kejujuran