Ia menekankan pentingnya penerapan teknologi untuk meminimalisir praktik korupsi termasuk sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap hakim dan aparat penegak hukum lainnya.
“Reformasi ini harus dimulai dari sistem seleksi hakim yang lebih ketat, pemberantasan mafia peradilan, hingga penerapan teknologi yang memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengawasi jalannya proses peradilan,” jelas Mahfud.
Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif berperan dalam mengawasi jalannya proses hukum agar praktik-praktik yang merugikan masyarakat bisa diminimalisir.
Menurutnya sinergi antara pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan.
Baca Juga: Dr. Vandana Shiva Bongkar Skandal! Bill Gates Tak Ciptakan Apa pun, Hanya Kuasai Lewat Paten!
Pernyataan Mahfud MD terkait dengan sistem peradilan yang seakan menjadi "toko kelontong" yang bisa dibeli keputusan hukumnya ini adalah kritik keras terhadap kondisi hukum yang ada.
Untuk mengembalikan kepercayaan publik reformasi peradilan menjadi langkah yang sangat mendesak. ***
Artikel Terkait
Isu 'Matahari Kembar' Prabowo-Jokowi, Arief Payuono Ungkap Fakta Sebenarnya
Mantan Presiden Masih Dianggap ‘Bos’? Feri Amsari Ungkap Bahaya dalam Politik Indonesia
Meme Prabowo-Jokowi dan Dampaknya, Analisis Adi Prayitno soal Kebebasan Ekspresi di Media Sosial
Rocky Gerung Ungkap Kelemahan Gibran dalam Dunia Politik, "Punya Ambisi Tapi Kurang Kapasitas"
Dulu Baik Kini Berbeda, Mahfud MD Ceritakan Perubahan Jokowi di Tengah Isu Tiga Periode
Terungkap! Bukti Baru Soal Ijazah Jokowi, Ikrar Nusa Bhakti: Palsu atau Asli?