Tidak Setuju dengan Pembangunan Sekolah-Sekolah Unggulan, Irma Suryani  Ungkap Hal yang Dibutuhkan

bisnisbandung.com - Anggota DPR RI, Irma Suryani, menyampaikan pandangan kritis terhadap rencana pembangunan sekolah-sekolah unggulan oleh pemerintah.

Menurutnya, langkah tersebut kurang tepat dalam menjawab kebutuhan mayoritas masyarakat Indonesia, yang justru membutuhkan penguatan pendidikan berbasis keterampilan atau vokasi.

“Saya enggak setuju dengan pembangunan sekolah-sekolah unggulan,” tegasnya dilansir Bisnis Bandug dari youtube Metro TV.

 Baca Juga: Direktur Freedom Institute Bongkar Akar Masalah Ekonomi Sebenarnya, Donald Trump Bukan Pemicu Utama

Irma menyoroti bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih memiliki latar belakang pendidikan menengah ke bawah, dengan tingkat pendidikan tertinggi yang umum adalah jenjang SMP.

Kondisi ini dinilainya tidak sejalan dengan konsep sekolah unggulan yang biasanya mensyaratkan kualifikasi akademik tertentu, sehingga hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat tertentu saja.

Sebagai solusi, Irma lebih mendorong pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia.

“Tapi saya lebih setuju BLK-BLK yang ada di seluruh Indonesia ini kemudian dibentuk satu tim, ya, agar pendidikan vokasi yang dikedepankan skill,” jelasnya.

Baca Juga: Kapan Presiden Prabowo Buka Forum Dialog dengan Publik? Ini Kata Politisi Gerindra

Ia menilai bahwa sistem pendidikan vokasi yang fokus pada penguasaan keterampilan teknis jauh lebih relevan dalam menghadapi tantangan pasar tenaga kerja nasional dan global.

 Terlebih, negara-negara pesaing seperti Filipina mampu menyalip Indonesia dalam hal daya saing tenaga kerja karena keberhasilan dalam penguatan kompetensi praktis, termasuk penguasaan bahasa asing.

Irma menilai, pembangunan sekolah unggulan hanya akan menyasar segmen kecil dari populasi pelajar Indonesia, dan tidak menjawab kebutuhan mendesak mayoritas lulusan SMP yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Oleh karena itu, ia menilai program tersebut kurang inklusif dan tidak selaras dengan agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.

Baca Juga: Viral! Bupati Bandung Barat Bawa Anak saat Dinas, Ini Respons Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi