Demokrasi Terbalik? Haris Azhar: Yang Dulu Melawan, Kini Berkuasa

photo author
- Selasa, 25 Maret 2025 | 21:00 WIB
Haris Azhar (Tangkap layar youtube Official iNews)
Haris Azhar (Tangkap layar youtube Official iNews)

bisnisbandung.com - Haris Azhar, aktivis hak asasi manusia dan pengamat politik yang kerap vokal menyoroti isu-isu demokrasi dan keadilan sosial  mengungkapkan soal situasi demokrasi di Indonesia.

 Menurut Haris, demokrasi di Indonesia mengalami fenomena "terbalik arah," di mana aktor-aktor politik yang sebelumnya berada di luar kekuasaan kini justru menjadi bagian dari struktur pemerintahan.

“Ini kan semua sudah terbalik-balik nih, semua nih. Yang dulu melawan, ada di dalam. Hari ini, yang dulu di dalam, sekarang di luar,” ungkapnya dilansir dai youtube Metro TV.

Baca Juga: Susunan Baru! AHY Tunjuk 7 Waketum Demokrat 2025-2030, Ada Ibas hingga Dede Yusuf

Haris Azhar mencatat adanya paradoks dalam praktik politik saat ini. Ia mengacu pada perubahan posisi beberapa tokoh dan kebijakan yang dulu bertentangan dengan penguasa, namun kini berada di pihak yang memegang kendali.

 Situasi ini menimbulkan kesan bahwa demokrasi yang dijalankan tidak lagi mencerminkan konsistensi nilai dan prinsip yang sebelumnya diperjuangkan.

Fenomena ini, menurut Haris, terjadi di tengah melemahnya partisipasi publik dalam proses politik.

 Salah satu indikatornya adalah minimnya advokasi dari pejabat tinggi ketika terjadi kasus-kasus yang merugikan kepentingan masyarakat.

Baca Juga: Anies ke Pemerintah soal UU TNI, Jangan Buru-buru Libatkan Rakyat!

 Haris membandingkan kondisi ini dengan masa lalu, ketika ada pejabat yang berani memanfaatkan media untuk mendesak pihak berwenang agar bertindak sesuai aturan dan etika demokrasi. Namun kini, keberanian semacam itu tampak semakin jarang.

Selain itu, Haris juga menyoroti perubahan kebijakan yang dianggap mencerminkan ketidakpastian arah demokrasi.

 Salah satu contoh adalah proses pembubaran organisasi masyarakat (ormas), yang dinilainya sebagai bagian dari langkah kontroversial di era pemerintahan sebelumnya.

 Proses ini dinilai sebagai gambaran bagaimana aturan demokrasi dapat dipergunakan sesuai kepentingan penguasa.

Baca Juga: Wali Kota Tri Adhianto Tegaskan Tak Ada Ampun untuk Ormas Pemalak THR di Bekasi

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Alit Suwirya

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X