Kontroversi Pengesahan RUU TNI, DPR Ungkap Kembalinya Dwi Fungsi ABRI Tidak Benar

 Menurutnya, pengaturan ini dilakukan demi menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga profesionalitas TNI dalam koridor hukum yang jelas.

Terkait mekanisme penegakan hukum, Dave menyoroti keberadaan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) yang akan memproses personel TNI yang terlibat pelanggaran pidana.

“ Jadi, jika ada prajurit TNI yang terlibat kasus pidana, mereka akan diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” pungkasnya.***

Baca Juga: IHSG Ambruk, Rudi S Kamri: Krisis Ekonomi Sudah di Depan Pintu