Jangan Terulang di era Prabowo! Pengamat Ungkap Jokowi Hentikan Kasus Petral, Padahal Bukti Sudah Sangat Kuat

bisnisbandung.com - Dugaan kasus korupsi pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) dengan Kejaksaan Agung disebut memiliki bukti yang kuat atas praktik ilegal tersebut.

 Namun, kelanjutan penyelidikan kasus ini dinilai bergantung pada dukungan politik dari Presiden Prabowo Subianto.

 Pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmi Radhi, menyoroti bahwa jika tidak ada dukungan penuh dari pemerintah, penyelesaian kasus ini bisa mengalami kendala, seperti yang terjadi pada kasus Petral di masa lalu.

“Pada saat itu, Menteri Sudirman Said akan membawa hasil forensik tersebut ke KPK. Tetapi, menurut Sudirman Said dan ini valid Jokowi mencegahnya,” ungkapnya dilansir dari youtube Metro TV.

Baca Juga: Dulu ‘Sinar Harapan’, Kini ‘Sirna Harapan’, Ikrar Nusa Bhakti: Prabowo & Jokowi 11/12

Fahmi menjelaskan bahwa keterbatasan informasi yang dimiliki oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Pertamina Holding membuatnya sulit mengungkap kasus ini secara menyeluruh.

Pasalnya, tindak pidana korupsi terjadi di anak perusahaan dan subholding seperti Patra Niaga, yang memiliki kewenangan operasional langsung.

 Oleh karena itu, menurutnya, pihak yang lebih tepat untuk memberikan informasi rinci adalah Komisaris Patra Niaga.

Baca Juga: Gawat! APBN Defisit Rp 31,2 Triliun, Rocky Gerung: Ekonomi Indonesia Terancam!

Dalam investigasi yang dilakukan sebelumnya, Kejaksaan Agung menemukan adanya indikasi kuat pengoplosan BBM dan korupsi di beberapa lokasi.

Meskipun temuan ini sempat dibantah oleh Pertamina, Kejaksaan tetap kukuh bahwa praktik tersebut memang terjadi.

Namun, yang menjadi perhatian utama adalah apakah penyelidikan ini akan berlanjut atau justru dihentikan.

Fahmi mengungkapkan bahwa kasus Petral di masa lalu memiliki pola yang sama. Saat dirinya tergabung dalam tim anti-mafia migas yang dipimpin Faisal Basri, timnya menemukan indikasi kuat dugaan korupsi dengan modus serupa.

Baca Juga: Ray Rangkuti: Jika Jokowi Kebal Hukum Masa Depan Indonesia Semakin Suram