Ade Armando Sindir Tempo: Tuduhan Otoritarianisme Prabowo Tidak Berdasar

Bisnisbandung.com - Politisi PSI, Ade Armando, menyoroti pemberitaan majalah Tempo yang menyoroti pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan narasi otoritarianisme.

Menurutnya, media tersebut cenderung membangun opini publik yang tidak objektif terhadap kepemimpinan Prabowo.

“Pembentukan opini publik juga diarahkan oleh media seperti majalah Tempo. Melalui laporan utama terbarunya, mereka menghabisi Prabowo. Judulnya:Habis Gelap Terbitlah Gelap,” ungkapnya dilansir dari youtube Cokro TV.

Baca Juga: 7 Strategi Jitu Melawan Lapar Saat Puasa, Biar Tetap Kuat dan Bugar!

Dalam laporan utama terbarunya berjudul "Habis Gelap Terbitlah Gelap", Tempo menggambarkan Prabowo sebagai pemimpin yang otoriter, bebal, serta menjauh dari cita-cita reformasi.

Tidak hanya itu, bagi Ade Armando Tempo juga menuding Prabowo sebagai sosok yang tidak memiliki kapasitas kenegarawanan, menggambarkannya sebagai pemimpin yang mengerikan, ugal-ugalan, dan amatiran dalam mengurus negara.

Ia menilai pemberitaan tersebut berlebihan dan cenderung menyerang secara subjektif. Menurutnya, Tempo mengabaikan fakta bahwa Prabowo tengah menghadapi tantangan besar dalam membenahi ekonomi nasional yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya.

Baca Juga: Pasca Demo Siswa MAN 2 Bekasi, Gubernur Dedi Mulyadi Minta Keterangan Wakil Kepala Sekolah

Salah satu isu yang diangkat adalah pemangkasan anggaran yang dinilai sebagai dampak dari kebijakan utang era Jokowi, yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis.

Selain itu, Tempo juga mengkritik gaya kepemimpinan Prabowo yang dinilai terlalu militeristik, terutama dalam retret di Magelang yang disebut sebagai intervensi terhadap kepala daerah.

 Ade Armando mempertanyakan objektivitas pemberitaan tersebut dan menyebutnya lebih menyerupai pamflet politik daripada analisis jurnalistik yang berimbang.

Baca Juga: Prabowo Bicara Soal Pertalite Dioplos Jadi Pertamax: Kita Tegakkan Hukum!

Tempo juga mengaitkan Prabowo dengan beberapa kebijakan yang kontroversial, seperti pelarangan pameran lukisan di Galeri Nasional serta pembatasan lagu "Bayar Bayar Bayar" dari band Sukatani.

Ade Armando melihat ini sebagai upaya menggiring opini publik bahwa pemerintahan Prabowo membatasi kebebasan berekspresi tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin melatarbelakangi kebijakan tersebut.