Oleh karena itu, Ferry Irwandi berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu reaktif terhadap kritik, melainkan cukup membuktikan efektivitas Danantara melalui kinerja nyata.
Dalam hal pengawasan, ia menyoroti adanya fleksibilitas hukum dalam pengelolaan BUMN, yang sejalan dengan praktik di lembaga super holding lainnya.
Tujuan dari fleksibilitas ini adalah untuk menghindari kriminalisasi atas risiko investasi yang memang tidak dapat sepenuhnya dihindari.
Namun, batasan yang jelas tetap harus ada, terutama dalam hal kesalahan pribadi, kepentingan pribadi, pelanggaran hukum, konflik kepentingan, serta inkompetensi.
Ia menegaskan bahwa direksi maupun pengawas Danantara tidak boleh kebal hukum, dan tetap harus mempertanggungjawabkan keputusan mereka.***
Baca Juga: Saat Retreat Staf Dedi Mulyadi Bertemu Sosok Kontroversial AAP yang Pencuri Pisang
Artikel Terkait
Prabowo Ingin Kejar Koruptor Hingga ke Antartika, Feri Amsari: Tapi Mengapa Hanya Oposisi yang Dibidik?
Kata Jokowi Tak Ada yang Berani Kritik Prabowo, Deddy Sitorus: Mahasiswa Jawab di Jalanan!
Prabowo Warning! Idrus Marham: Menteri yang Tak Bela Rakyat, Silakan Minggir!
Presiden Prabowo Ingin Penghematan Anggaran Negara Diarahkan Untuk Investasi ke Industri yang Ciptakan Lapangan Kerja
Rocky Gerung Kritik Pertemuan Pemred dan Prabowo, Demokrasi Harus Terbuka!
Selamat Ginting: Jokowi Manfaatkan Keuzuran Megawati dan Prabowo?