Bisnisbandung.com - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyoroti wacana koalisi permanen yang dinilai bisa menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan elite politik.
Bivitri Susanti menilai kondisi demokrasi Indonesia semakin gelap dengan berbagai upaya manipulasi politik yang dilakukan secara sistematis.
Menurut Bivitri Susanti salah satu modus untuk mempertahankan kekuasaan adalah dengan menciptakan kondisi masyarakat yang tidak kritis.
"Koalisi permanen ini akan membuat lingkaran kekuasaan semakin tertutup. Mereka yang di dalamnya akan terus berkuasa sementara rakyat hanya jadi penonton," ujar Bivitri Susanti dalam youtube Bambang Widjojanto.
Bivitri Susanti menjelaskan pendidikan yang minim, ekonomi yang sulit, serta media yang dikendalikan menjadi bagian dari strategi agar rakyat tetap tunduk.
"Kalau rakyat miskin tidak terdidik dan sibuk bertahan hidup mereka tidak akan sempat berpikir kritis. Inilah yang dimanfaatkan agar mereka bisa terus berkuasa," tegasnya.
Bivitri Susanti juga menyoroti peran mahasiswa dalam menyuarakan kondisi politik yang semakin tidak sehat.
Ia mendukung gerakan mahasiswa yang menyebut Indonesia sedang dalam kegelapan.
Baca Juga: Band Punk Sukatani Minta Maaf ke Polri dan Hapus Lagu Bayar Bayar Bayar yang Sempat Viral
"Mereka bukan hanya bicara tentang demokrasi tapi juga pendidikan gratis, hak tenaga pengajar, dan perlindungan masyarakat adat. Ini gerakan yang berbasis data dan fakta, bukan sekadar emosional," jelasnya.
Terkait isu koalisi permanen Bivitri Susanti menduga hal ini adalah langkah strategis untuk mengamankan kekuasaan.
Ia memperingatkan bahwa skenario ini bisa memperburuk praktik korupsi, menghilangkan transparansi dan menutup peluang oposisi.
"Kalau ini dibiarkan kita akan masuk dalam sistem yang benar-benar tertutup di mana pemilu hanya jadi formalitas," kata Bivitri Susanti.
Baca Juga: Lady Gaga Rilis Abracadabra, Single Baru Dari Album Mayhem yang Picu Teori Konspirasi
Artikel Terkait
Tanpa Honor! Dedi Mulyadi Tunjuk Susi Pudjiastuti Jadi Tenaga Ahli Pemprov Jabar
Baru Dilantik, Kepala Daerah Langsung Dapat Peringatan Keras dari Prabowo
Efisiensi Anggaran Jawa Barat Rp 1,2 Triliun, Dedi Mulyadi: Dialihkan untuk Pendidikan
Muhammad Farhan & Erwin Resmi Jadi Wali Kota Bandung, Ini Program Prioritas Mereka
KPK Tahan Hasto Kristiyanto, Ini Alasan yang Diungkap Setyo Budiyanto
Ray Rangkuti Desak Pembatalan Retreat Kepala Daerah, Efisiensi Anggaran Harus Diutamakan!