Jokowi Lebih Parah dari Tom Lembong? Jhon Sitorus: Seharusnya Juga Bisa Ditangkap

bisnisbandung.com - Pegiat media sosial Jhon Sitorus menyatakan bahwa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya juga bisa diproses hukum atas dugaan kerugian negara yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakannya.

Jhon membandingkan kasus Jokowi dengan kasus Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi impor gula.

“Jika Tom Lembong ditangkap hanya atas dugaan kerugian negara tanpa seseperpun uang masuk ke pribadinya,” ungkapnya dilansir Bisnis Bandung dari akun X @Jhonsitorus.

Baca Juga: Bank Emas Pertama di Indonesia Siap Diresmikan Prabowo, Ini Rencana Besarnya

Meskipun tidak terbukti menerima uang sepeser pun, Tom Lembong tetap dituduh merugikan negara hingga Rp 400 miliar.

Menurut Jhon, jika Tom Lembong bisa diproses hukum hanya karena kebijakannya dianggap merugikan negara, maka Jokowi seharusnya juga bisa dimintai pertanggungjawaban atas dugaan kerugian negara yang jauh lebih besar.

Jhon menilai bahwa kebijakan Jokowi menyebabkan kerugian hingga ribuan triliun rupiah. Ia pun menyebut bahwa situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.

“Jokowi seharusnya juga bisa DITANGKAP atas kerugian RIBUAN TRILIUN Negara yang disebabkan oleh kebijakannya sendiri,” tegasnya.

Baca Juga: Takut? Mending di Rumah Saja! Dedi Mulyadi Siap Lawan Tambang Ilegal

Pernyataan Jhon Sitorus ini muncul di tengah polemik penetapan Tom Lembong sebagai tersangka yang dinilai sebagian pihak sebagai bentuk kriminalisasi kebijakan.

 Tom Lembong tidak terbukti menerima keuntungan pribadi dari kebijakan impor gula yang diambilnya, namun ia tetap dikaitkan dengan kerugian negara yang besar.

“Tom Lembong dikekang hak bicaranya, juga Jokowi nanti jika penegak hukum bertindak secara adil,” lugas Jhon Sitorus.

Baca Juga: Sindir Prabowo, Rudi S Kamri: Kekuasaan Itu Candu, Jangan Terbuai!

Dengan membandingkan kasus Tom Lembong dengan kebijakan Jokowi, Jhon mengkritisi ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.