Bisnisbandung.com - Polemik sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pagar laut di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tangerang semakin panas.
Isu ini kini menyeret nama mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Rocky Gerung menduga penerbitan HGB ini adalah bagian dari manuver politik Jokowi yang berujung pada jebakan bagi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Juga: Banyak Gak Tahu! Raymond Chin Bongkar Alasan Sebenarnya Ace Hardware Rebranding ke Azko
Awalnya sertifikat HGB pagar laut dikaitkan dengan periode kepemimpinan Menteri ATR Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni dua sosok yang dikenal dekat dengan Jokowi.
Namun belakangan muncul informasi bahwa sertifikat tersebut justru diterbitkan pada saat AHY menjabat sebagai Menteri ATR dalam Kabinet Indonesia Maju.
Mantan Menteri ATR/BPN itu pun menegaskan bahwa penerbitan sertifikat HGB merupakan kewenangan Kantor Pertanahan (Kantah) Tangerang.
Menurut Rocky Gerung dalam YouTubenya skandal ini bukan sekadar persoalan administrasi.
Ia menyoroti keterlibatan korporasi besar seperti Agung Sedayu Group dan taipan Aguan yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan Jokowi.
Baca Juga: Potensi Buruk Akibat Rebranding Azko, Raymond Chin: Keputusan Mereka Lumayan Tepat Tapi..
Pagar laut yang sempat berdiri dinilai sebagai langkah awal untuk memperluas penguasaan lahan di kawasan pesisir.
"Orang bertanya pagar laut ini untuk kepentingan siapa? Kalau kita lihat ada korporasi besar yang diuntungkan. Tapi korporasi ini melayani siapa?" kata Rocky Gerung.
Rocky Gerung juga menilai bahwa skandal ini harus diusut hingga ke akar.
Ia mendesak aparat hukum seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan penyelidikan guna mengungkap aktor utama di balik penerbitan HGB tersebut.
Artikel Terkait
Jokowi di Gorong-Gorong dan Prabowo di Toko Buku, Rocky Gerung ungkap Perbedaan Gaya Kepemimpinan
Dedi Mulyadi Tindak Tegas! Tambang Ilegal di Subang Dibubarkan Langsung di Lapangan
Dedi Mulyadi Bongkar Perubahan Penghitungan DAU, Jabar Lebih Adil Dibanding Sebelumnya
Eep Saefulloh Fatah: Adakah Ruang untuk Gibran Membuktikan Diri sebagai Pemimpin?
Tak Perlu Mobil Baru, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Evaluasi Anggaran Rapat dan Perjalanan Dinas
Raport Merah 100 Hari Prabowo-Gibran, Adi Prayitno Ungkap Perbedaan Survei