"Ini menunjukkan pemerintah lebih berpihak pada kepentingan korporasi daripada nelayan kecil. Laut yang seharusnya menjadi aset bersama justru dikavling demi keuntungan segelintir pihak," kritiknya.
Rudi S Kamri berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru dapat mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini.
Ia meminta agar sertifikat yang terbit secara ilegal segera dicabut dan para pelakunya dihukum.
Baca Juga: Terkuak Kebohongan Pagar Laut Tanggerang, Henri Subiakto: Penipuan Mejadi Dasar Kejahatan Besar
"Ini momentum bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Jangan biarkan birokrasi yang bobrok ini terus merusak negara," pungkasnya.
Rudi S Kamri juga mendesak pemerintah untuk lebih transparan dalam menjelaskan kasus ini kepada publik. ***
Artikel Terkait
Laut Tangerang Dipagari dan Ber-HGB, Rocky Gerung: Ini Pelanggaran Keadilan Sosial!
Isu Pagar Laut dan Pembangunan PIK 2, Hendri Satrio Peringatkan Pemerintah
Said Didu Ungkap Skandal Jual-Beli Laut, Potensi Kerugian Negara Triliunan
Menanggapi Kabar Reshuffle Kabinet, Cak Imin: Evaluasi Terus Berjalan Setiap Saat
Ini Ide Konyol, Rudi S Kamri: Menkes Sarankan Asuransi Swasta yang Menambah Beban Rakyat!
Awalil Rizky Ungkap Posisi Utang Luar Negeri Indonesia 2024 Lebih Buruk dari yang Diperkirakan