Laut Dikaveling, Rudi S Kamri: Bukti Bobroknya Rezim Jokowi!

Bisnisbandung.com - Aktivis Rudi S Kamri mengkritik keras praktik pengkavelingan laut di era pemerintahan Presiden Jokowi.

Dalam YouTube Anak Bangsa TV, Rudi S Kamri menyebut kejadian ini sebagai bukti bobroknya birokrasi dan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aset negara.

Rudi S Kamri merujuk pada pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang mengakui adanya 263 sertifikat tanah di kawasan laut termasuk 17 di antaranya berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM).

Baca Juga: Tak Disangka! Transformasi Gobind Vashdev 12 Tahun Nyeker Kini Pakai Sepatu

"Bayangkan laut yang jelas-jelas tidak boleh dikaveling justru diterbitkan sertifikatnya. Ini menabrak semua aturan mulai dari UU hingga keputusan Mahkamah Konstitusi," tegas Rudi S Kamri.

Rudi S Kamri juga menyindir lemahnya pengawasan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menurutnya Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono gagal menjaga wilayah laut dan pesisir yang seharusnya dilindungi dari kepentingan korporasi.

"Bagaimana bisa hutan mangrove, pesisir, bahkan dasar laut diterbitkan HGB dan SHM? Ini jelas menunjukkan bahwa birokrasi kita terlalu longgar hingga korporasi bisa dengan mudah menguasai wilayah strategis negara," katanya.

Menurut Rudi S Kamri penerbitan sertifikat tanah di laut menunjukkan adanya dugaan kongkalikong antara pejabat birokrasi dan pengusaha besar.

Baca Juga: Mengejutkan! Konten Kreator Ini Sebut Personal Branding akan Mati

Ia mendesak agar pihak-pihak terkait mulai dari kepala desa, camat, hingga kepala BPN yang menjabat saat itu diusut tuntas.

"Kita harus mengusut siapa yang bertanggung jawab. Ini tidak mungkin hanya terjadi tanpa sepengetahuan pejabat tinggi bahkan mungkin sampai ke Jokowi," tambahnya.

Rudi S Kamri juga mengungkap bahwa kasus serupa tidak hanya terjadi di Tangerang tetapi juga di kawasan Pulau Pari dan pesisir lainnya di Indonesia.

Ia menyebut data dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang mengungkap 90% wilayah Pulau Pari sudah diterbitkan HGB.

Baca Juga: Dokter Tifa Kecewa Presiden Prabowo Tidak Sesuai Ekspetasinya: Saya Pikir akan Seperti Soeharto