Tak Cukup Pembongkaran Pagar Laut di Banten, Rocky Gerung: Jokowi Juga Harus Bertanggung Jawab

Bisnisbandung.com - Kontroversi mengenai pembongkaran pagar laut di Banten terus memunculkan berbagai spekulasi.

Rocky Gerung dalam youtubenya mengungkapkan bahwa tindakan Presiden Prabowo yang memerintahkan pembongkaran pagar tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang mendalam.

Rocky Gerung berpendapat bahwa mantan Presiden Jokowi juga harus diperiksa karena memberikan status Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada PIK-2 yang kini menimbulkan keresahan sosial.

Baca Juga: Fenomena Code Mixing, Gaya Bahasa Baru Gen Z dan Milenial, Apa Pemicunya?

Pembongkaran pagar laut di kawasan PIK-2 yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama nelayan dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan TNI AL.

Keputusan ini dikatakan merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo.

Namun Rocky Gerung menyoroti bahwa seharusnya masalah ini dapat diselesaikan oleh kementerian teknis terkait bukan dengan campur tangan langsung dari Presiden.

"Hal ini menunjukkan ketidakjelasan koordinasi antar kementerian dan lemahnya inisiatif dari pejabat pemerintah," jelasnya.

Rocky Gerung menilai bahwa para menteri tampaknya menghindari keterlibatan dalam isu tersebut.

Baca Juga: Roy Suryo Dukung Raffi Ahmad ‘Dimiftahkan’, Hersubeno Arief: Saya Pikir Sudah Reda

Bahkan wakil presiden yang seharusnya memiliki kapasitas untuk memantau isu-isu strategis seperti ini menurut Rocky Gerung juga gagal memberikan respons yang memadai.

Pemberian status PSN pada PIK-2 di era pemerintahan Jokowi menjadi titik fokus yang harus diperiksa lebih lanjut.

Rocky Gerung menilai "Keberadaan proyek ini sebagai PSN mengarah pada berbagai masalah termasuk ketidakjelasan status hukum tanah dan keberadaan pagar laut yang kontroversial."

Hal ini menurutnya bisa memicu ketegangan sosial bahkan sentimen SARA yang berpotensi memperburuk keadaan.

Baca Juga: Megawati Dikhianati? Sidarto Danusubroto Sebut Sikap Jokowi Tidak Pantas pada PDIP