Rakyat Diminta Iuran untuk Program Makan Bergizi, Adi Prayitno: Ini Salah Sasaran!

Bisnisbandung.com - Pengamat politik Adi Prayitno mengkritisi usulan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin.

Sultan B Najamudin meminta rakyat Indonesia ikut berkontribusi dalam program makan bergizi gratis.

Menurut Adi Prayitno dalam youtubenya ide ini tidak hanya membebani rakyat tetapi juga menunjukkan kurangnya tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan program strategis.

Baca Juga: Fenomena Code Mixing, Gaya Bahasa Baru Gen Z dan Milenial, Apa Pemicunya?

“Betul bahwa orang Indonesia itu dermawan suka berbagi dan gotong-royong. Tapi program makan bergizi gratis itu adalah program pemerintah. Kenapa justru rakyat yang diminta urunan?” kata Adi Prayitno.

Adi Prayitno menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan salah satu janji strategis pemerintah.

Program makan bergizi gratis yang digadang-gadang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Program ini yang sudah disiapkan dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk tahap awal dan diperkirakan mencapai Rp 210 triliun hingga akhir 2025 seharusnya sepenuhnya dibiayai negara melalui APBN.

“Bagaimana mungkin pemerintah membuat program unggulan seperti ini tapi malah membebankan pembiayaannya ke rakyat? Ini salah sasaran,” tegas Adi Prayitno.

Baca Juga: Lucu! ungkap Alifurrahman: Deddy Corbuzier Samakan Makan Siang Gratis dengan Nasi Kotak Artis

Adi Prayitno juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang masih banyak berada di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 25 juta rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, sementara angka pengangguran mencapai 7%.

“Jangan bayangkan rakyat Indonesia itu semuanya berkecukupan seperti pejabat. Rakyat banyak yang masih berjuang dengan kesulitan hidup. Jangan manfaatkan kedermawanan rakyat untuk menutup kekurangan anggaran pemerintah,” tambahnya.

Menurut Adi Prayitno jika pemerintah kesulitan membiayai program strategis ini solusinya bukan meminta rakyat berkontribusi melainkan para elit dan pejabat negara harus memberikan contoh dengan menyumbangkan sebagian gaji atau fasilitas mereka.

Baca Juga: Megawati Dikhianati? Sidarto Danusubroto Sebut Sikap Jokowi Tidak Pantas pada PDIP