Ia menyoroti bahwa data-data yang digunakan OCCRP tidak didasarkan pada wawancara langsung dengan para pejabat, melainkan melalui analisis terhadap informasi publik, kritik, dan diskusi di media sosial serta sumber lainnya.
Metode ini adalah cara umum dalam sistem internasional untuk memantau dan mengevaluasi kualitas demokrasi suatu negara.
Ia menilai bahwa penolakan terhadap OCCRP dengan menyebutnya sebagai lembaga bayaran menunjukkan ketidakpahaman terhadap cara kerja sistem global.
“Itu adalah lembaga riset yang basisnya adalah opini publik, lembaga riset yang dasarnya ada keinginan untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia,” tegas Rocky Gerung.***
Baca Juga: MK Batalkan Ambang Batas, Adi Prayitno: Gibran dan Anies Bisa Maju Tanpa Partai Besar
Artikel Terkait
Ade Armando Bongkar Kesalahpahaman di Balik Framing Korupsi Jokowi
Selamat Ginting: Jokowi Dari Pemimpin Merakyat ke Tudingan Korupsi
Rocky Gerung Kritik PBNU, Kenapa Bela Jokowi dalam Kasus OCCRP?
Andy Budiman: Klarifikasi OCCRP Buktikan Jokowi Bebas dari Tuduhan!
Rocky Gerung Sebut Pendukung Jokowi Makin Konyol, Sekelas Ketua PBNU Ikut-Ikutan
Prabowo Terus Menerus Menolak Keinginan Jokowi, Rinny Budoyo:Tercatat Sudah Tiga Kali