Presiden Prabowo Menyapa Warga di Bundaran HI Jakarta Pada Malam Tahun Baru 2025

Bisnisbandung.com — Momen pergantian tahun baru 2025 dirayakan dengan meriah oleh warga masyarakat Indonesia.

Presiden RI Prabowo Subianto ikut ambil bagian dalam perayaan tahun baru dengan hadir di Bundaran HI, Jakarta Pusat yang dipenuhi lautan manusia pada Selasa (31/12) malam.

Prabowo hadir dengan menggunakan mobil Maung Garuda dan mendapat sambutan antusias dari warga masyarakat yang hadir.

Baca Juga: Negara Paling Pertama dan Terakhir pada Perayaan Tahun Baru 2025

Prabowo yang menggunakan batik bernuansa coklat pun menjadi sasaran masyarakat untuk ikut berfoto bersama.

"Bapak! Bapak Presiden!" riuh masyarakat berteriak memanggil presiden ke-8 tersebut.

Setelah perayaan kembang api, ia langsung meninggalkan kawasan Bundaran HI. Sepanjang perjalanan meninggalkan lokasi pun, banyak warga yang terus memanggil Prabowo dan berebut untuk mengabadikan momen tersebut.

Baca Juga: Rinny Budoyo Ragukan Mantan Presiden Jokowi Mampu Mendirikan Partai Sendiri

Sebelumnya, Prabowo menghadiri Rapat Tutup Buku Tahunan, Prabowo bersama Menkeu Sri Mulyani di mana ia menegaskan PPN 12% tidak berlaku untuk barang dan jasa selain barang dan jasa mewah yang dikonsumsi golongan masyarakat berada atau mampu.

"Artinya, untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap sebesar yang berlaku sekarang, yang sudah berlaku sejak 2022," kata Prabowo, mengacu pada PPN tarif lama, yaitu 11%.

Prabowo menyebut PPN 12% tidak berlaku bagi barang-barang di luar yang sudah kena Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Baca Juga: PDIP Semakin Genting, Alifurrahman: Segera Jadikan Puan Ketum dan Percepat Kongres 2025

"Yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu. Contoh pesawat jet pribadi, itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan oleh masyarakat papan atas, kapal pesiar, yacht, rumah yang sangat mewah yang nilainya di atas golongan menengah," jelasnya.

Adapun ia menegaskan tarif PPN 0% masih tetap berlaku untuk barang dan jasa yang merupkan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini dapat fasilitas pembebasan dari pajak.