Bagi Islah Bahrawi, persoalan ini bukan hanya tentang pajak, tetapi juga tentang bagaimana keadilan dan tanggung jawab moral para pemimpin diuji.
Kritiknya mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap praktik-praktik yang dinilai lebih mengutamakan kekuasaan daripada kepentingan rakyat.
Istilah "The Republic of Fufufafa" yang ia gunakan menyoroti realitas pahit bahwa kebenaran sering kali menjadi hal yang terpinggirkan.
Proses di MKD terhadap Rieke Diah Pitaloka akan menjadi ujian penting, apakah tindakan yang dilakukan melanggar kode etik atau justru merupakan bagian dari kebebasan berekspresi seorang anggota parlemen.
Sementara itu, kebijakan PPN 12 persen terus menjadi sorotan utama, dengan masyarakat berharap transparansi dan keadilan menjadi landasan dalam penyelesaian masalah ini.***
Baca Juga: Usai Pilkada Ada Gubernur Diduga Angkat Timses Jadi ASN, Dede Yusuf Angkat Bicara
Artikel Terkait
Hasan Nasbi: Kenaikan PPN Bukan Hal Baru Kenapa Sekarang Ribut?
Soal Kenaikan PPN Pemerintah Saling Lempar Kesalahan, Alifurrahman: Tidak Mau Bertanggung Jawab?
Telisa Aulia Falianty: PPN 12% Bisa Bikin Masyarakat Marah Ini Alasannya!
PPN 12% Naik, Ferry Irwandi: Masyarakat Tercekik, Pejabat Makin Mewah
Kenaikan PPN 12% Tidak Membebani Masyarakat Miskin, Budiman Sudjatmiko: untuk Barang Mewah
Beban Berat PPN 12%, Media Wahyudi Iskandar: Rakyat Kecil Terhimpit, Orang Kaya Tak Tersentuh