“Sangat pengecut sekali, karena kemudian coba melemparkan isu ini kepada pihak-pihak lain, tidak mau bertanggung jawab, dan tidak mau menjelaskan atau mengoreksi diri terkait keputusan yang sudah terlanjur diambil,” lugasnya.
Namun, pelaksanaan dan penyesuaian tarif PPN tetap menjadi keputusan pemerintah saat ini.
Alifurrahman menilai tudingan Gerindra terhadap PDIP sebagai bentuk pengalihan isu dan menunjukkan ketidaksiapan pemerintah untuk menghadapi kritik.
“PDIP sudah menjadi oposisi, tapi tetap saja disalahkan atas keputusan pemerintah. Ini menunjukkan pemerintah dan partai pendukungnya tidak mau bertanggung jawab,” tegasnya.
Alifurrahman mengingatkan bahwa Undang-Undang HPP sebenarnya memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menyesuaikan tarif PPN, baik menaikkan hingga 12% maupun menurunkan hingga 5%, tergantung kondisi ekonomi.***
Artikel Terkait
PPN 12% Jadi Ujian Berat bagi Prabowo, Rocky Gerung: Harus Dibatalakan!
Yenny Wahid Kritik Rencana Kenaikan PPN, Utamakan Rakyat Bukan Angka
Dua Aplikasi Spotify dan Netflix mengalami kenaikan PPN 12%
Rocky Gerung Kritik Kenaikan PPN 12%, Warisan Jokowi Jangan Paksakan Rakyat
Pajak Barang Mewah dan Dampaknya, Rocky Gerung Jelaskan Mengapa PPN 12% Tidak Tepat
Rudi S Kamri: Kenaikan PPN 12% Sebagai Jebakan Jokowi untuk Pemerintahan Prabowo