Rudi S Kamri: Kenaikan PPN 12% Sebagai Jebakan Jokowi untuk Pemerintahan Prabowo

photo author
- Kamis, 26 Desember 2024 | 21:45 WIB
Rudi S Kamri (Tangkap layar youtube Anak Bangsa TV)
Rudi S Kamri (Tangkap layar youtube Anak Bangsa TV)

bisnisbandung.com - Pengamat sosial dan politik Rudi S Kamri menilai rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% sebagai strategi yang disengaja oleh pemerintahan Jokowi untuk menjadi beban pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi, ini jebakan menurut saya. Jebakan kepada Presiden Prabowo yang dilakukan oleh Jokowi,” gamblangnya dilansir dari youtube Anak Bangsa TV.

Rudi mengungkapkan, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk menimbulkan kesengsaraan rakyat karena dampak ekonominya yang meluas.

Baca Juga: Jokowi Jadi Momok Bagi PDIP, Nyarwi Ahmad: Beliau Dianggap Punya Power Malampaui Partai

Dalam kaca mata Rudi, kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% tidak hanya akan meningkatkan harga barang secara langsung, tetapi juga memengaruhi rantai distribusi yang berlapis-lapis.

“Nah, kalau kebijakan PPN 12% ini dilakukan, justru yang disasarakan adalah rakyat. Bukan hanya barang mewah,” ungkapnya.

 Hal ini dapat menyebabkan harga barang dan jasa naik lebih dari sekadar 1%, karena adanya efek domino di setiap tahap distribusi. Akibatnya, beban terbesar akan jatuh pada konsumen akhir.

Baca Juga: Tajam! Akbar Faizal Kritik Putusan MA terhadap Harvey Moeis: Ini Membuat Kami Makin Tidak Hormat

Lebih lanjut, Rudi menjelaskan bahwa kebijakan ini berakar dari undang-undang yang diinisiasi oleh pemerintahan Jokowi pada tahun 2021.

 Dengan latar belakang tersebut, ia menyebut langkah ini sebagai "jebakan politik" yang diarahkan kepada Presiden Prabowo.

 Pasalnya, meski rancangan kebijakan ini disusun pada masa pemerintahan Jokowi, eksekusi penerapan akan dilakukan oleh pemerintahan baru.

Ia menyoroti pentingnya respons bijaksana dari Presiden Prabowo terhadap kebijakan ini. Dalam situasi ekonomi yang dinilai tidak stabil dan rakyat yang menghadapi tekanan finansial, Rudi menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pembatalan kebijakan PPN 12%.

Baca Juga: Henri Subiakto: Berkat Peran Fadli Zon Pesan Kritik Sosial Lukisan Yos Suprapto Sampai ke Publik Secara Luas

Kebijakan kenaikan PPN ini dapat memberikan dampak buruk pada seluruh lapisan masyarakat, termasuk barang-barang kebutuhan dasar seperti beras premium dan transaksi elektronik.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Alit Suwirya

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X