bisnisbandung.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menyampaikan kritik keras terhadap para pemimpin partai politik di Indonesia yang dianggap tidak konsisten dalam menyikapi isu demokrasi dan transparansi.
Ia menyoroti bahwa meskipun banyak yang memprotes mahalnya biaya Pilkada dan malah mengusulkan pilkada dipililh oleh DPRD, tetapi mereka justru diam terhadap kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp275 triliun.
“Rp275 triliun uang rakyat dikorupsi. Enggak ada tuh pemimpin-pemimpin partai yang teriak,” kritiknya dilansir dari youtube Official Inews.
Baca Juga: Alifurrahman Soroti Kejanggalan Pemberitaan Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka
Ray Rangkuti menegaskan bahwa Pilkada langsung adalah salah satu capaian besar reformasi yang harus dipertahankan.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang mengamanatkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
Meski sistem tersebut belum dapat diterapkan sepenuhnya pada masa itu, Rangkuti menilai bahwa pendiri bangsa sudah memproyeksikan mekanisme ini untuk masa depan demokrasi Indonesia.
Menurutnya, Pilkada langsung memberikan rakyat hak untuk memilih pemimpin mereka sendiri, yang merupakan inti dari sistem demokrasi.
Baca Juga: Ade Armando Sebut Penetapan Hasto Sebagai Tersangka Sebagai ‘Karma’: PDIP Perlu Intropeksi DIri
Dengan mekanisme ini, masyarakat memiliki mandat penuh untuk mengevaluasi pemimpin yang mereka pilih, termasuk untuk memutuskan apakah mereka layak dipertahankan atau diberhentikan.
Ray Rangkuti menilai narasi yang menyebut Pilkada mahal sering kali tidak didukung data yang valid.
Ia menyebut bahwa berdasarkan data resmi dari KPU, tuduhan terkait biaya tinggi dan politik uang tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapus sistem Pilkada langsung.
Baca Juga: Muncul Isu Presiden Prabowo Sakit, Tunda Pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia
Artikel Terkait
Pilkada Mahal, Qodari: Pilihan DPRD Tidak Lebih Demokratis!
Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, Langkah Mundur Demokrasi Kata Rinny Budoyo
Denny Siregar: Terulang Propaganda Licik 1998 Seperti Era Soeharto, Prabowo Usulkan Pilkada Dipilih DPRD
Soal Keinginan Prabowo Pilkada Dipilih DPRD, Rudi S Kamri: Ini Mengamputasi Hak Politik Rakyat
Mahfud MD: Pilkada Lewat DPRD Itu 'Jorok' dan Penuh Kecurangan!
Bahlil Ungkap Golkar Merancang RUU Pilkada Dipilih DPRD, Sobary: Karena Partainya Bonyok di Pilkada