Bisnisbandung.com - Politikus senior Panda Nababan menyuarakan kritik tajam terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Panda Nababan ada sejumlah kesalahan dalam kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang tak boleh terulang oleh Prabowo Subianto.
Panda Nababan menekankan pentingnya belajar dari masa lalu demi kemajuan Indonesia ke depan.
Baca Juga: Dua Aplikasi Spotify dan Netflix mengalami kenaikan PPN 12%
Dikutip dari youtube Keadilan TV, Panda Nababan menjelaskan "Saya mendukung Jokowi pada periode pertama dan kedua. Tapi harus diakui ada banyak hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya."
Panda Nababan menyebut beberapa kebijakan Jokowi yang menurutnya problematis di antaranya:
Banyak keputusan penting yang terlalu terpusat di tangan presiden sehingga mengurangi peran menteri dalam menjalankan tugasnya.
Meskipun diakui banyak keberhasilan Panda Nababan mengkritik beberapa proyek infrastruktur.
Panda Nababan menyebut proyek infrastrukturnya tidak memperhitungkan aspek keberlanjutan dan kebutuhan daerah.
Baca Juga: Ini Dia Step By Step Menyusun Target Penjualan Perusahaan Tahun Depan
Menurut Panda Nababan komunikasi politik Jokowi kerap kurang efektif.
Terutama dalam menghadapi isu-isu kontroversial seperti Omnibus Law dan kenaikan harga BBM.
Panda Nababan yang dikenal sebagai tokoh PDIP ini meminta Prabowo Subianto untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Ia mengingatkan agar Prabowo belajar dari pengalaman Jokowi dan menerapkan kebijakan yang lebih inklusif.
Baca Juga: Dampak Penggelapan Tiket Film Sorop: Bukan Hanya Kerugian Finansial, Tapi Kehancuran Reputasi
Artikel Terkait
Yenny Wahid Kritik Rencana Kenaikan PPN, Utamakan Rakyat Bukan Angka
Basuki Hadimuljono Tegaskan Konglomerat Investasi di IKN Bukan Hanya Karena Perintah Jokowi
Kombinasi Prabowo-Jokowi Bikin PDIP Terpojok, Ini Analisis Qodari
Sistem Hukum Indonesia, Aristo Pangaribuan: Bukti Ilegal vs Keadilan Siapa yang Menang?
Rupiah Melemah, Ikrar Nusa Bhakti: Siapa yang Untung dan Siapa yang Buntung?
Seniman Dibungkam Lagi? Ikrar Nusa Bhakti: Kasus Yos Suprapto Jadi Alarm Demokrasi