bisnisbandung.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan kembali kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.
Namun, langkah ini menuai kritik tajam, mengingat PDIP sebelumnya turut mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menjadi dasar kenaikan PPN tersebut.
Di era pemerintahan Jokowi, PDIP, melalui Menteri Hukum dan HAM kala itu, Yasonna Laoly, ikut merumuskan dan menyetujui kebijakan tersebut.
Oleh karena itu, kritik Puan dianggap sebagian pihak sebagai tindakan kontradiktif, bahkan dicap sebagai "pahlawan kesiangan."
Baca Juga: Pak Prabowo Cerdas dan Berpengalaman, Mahfud MD: Saya Optimis untuk Hukum Indonesia!
Dalam pandangan Rocky Gerung, langkah tersebut dianggap sebagai upaya PDIP untuk merevisi kesalahan kebijakan yang pernah dibuat selama masa pemerintahan Jokowi.
“Jadi saya kira fair juga PDIP menyatakan, bahkan semua hal yang pernah dibuat Jokowi ada salah, maka kami minta maaf,” ungkapnya.
“Termasuk minta maaf karena Jokowi enggak pernah hitung bahwa ekonomi enggak akan tumbuh seperti yang dia bayangkan, 10%, kan? Itu kan asumsinya begitu, kan?” terusnya.
Baca Juga: Transformasi Digital dan Ekonomi Hijau, Strategi Hendri Saparini untuk Pemimpin Baru
Ia menyebut bahwa langkah PDIP ini mencerminkan kesadaran bahwa kebijakan pajak yang mereka dukung sebelumnya bertentangan dengan kehendak rakyat.
Dengan mendesak pembatalan kenaikan PPN, PDIP seolah ingin memperbaiki hubungan dengan masyarakat.
Rocky Gerung menilai pajak memiliki dimensi sosial yang sensitif. Pajak memang dibutuhkan untuk menjaga peradaban dan kemakmuran bersama, tetapi harus sesuai dengan kemampuan masyarakat.
Baca Juga: Jeruk Gerga Curup, Komoditas Unggulan di Bengkulu yang Kian Mendunia Berkat Pemberdayaan BRI
“Tentu negara perlu uang untuk memelihara peradaban, tetapi pajak adalah cara biadab untuk mempertahankan atau memelihara peradaban,” lugasnya dilansir dari youtube Rocky Gerung Official.
Artikel Terkait
Kenaikan PPN 12% Dikritik Rieke, Dampak ke Rakyat Harus Jadi Pertimbangan
PPN 12% Resmi Berlaku 2025, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco: Hanya untuk Barang Mewah!
Bandingkan Tarif PPN, Sri Mulyani Sebut Indonesia Masih Rendah Dibandingkan Brasil hingga Filipina
Rocky Gerung Bongkar Dampak Kenaikan PPN 12%, Ekonomi Makin Sulit, Miskin Bertambah
Publik Kritik Keras PPN 12 %, Rocky Gerung: Terbaca Kepanikan dan Frustasi Sri Mulyani
Kebijakan PPN 12% Bisa Memperburuk Ekonomi, Ganjar: Saatnya Kita Berpikir Kembali