“Karena enggak ada orang yang mau dipajaki, tetapi demi prinsip keadilan, kesemerataan, egality, dan keterwakilan, maka pajak oke diizinkan,” sambungnya.
Menurutnya, pemerintah sebelumnya membuat asumsi pertumbuhan ekonomi yang terlalu optimis sehingga kebijakan kenaikan pajak tidak relevan dengan realitas ekonomi saat ini.***
Baca Juga: Deddy Yevri Sitorus: Jokowi Dinilai Menyimpang dari Nilai Perjuangan Partai PDI-P
Artikel Terkait
Kenaikan PPN 12% Dikritik Rieke, Dampak ke Rakyat Harus Jadi Pertimbangan
PPN 12% Resmi Berlaku 2025, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco: Hanya untuk Barang Mewah!
Bandingkan Tarif PPN, Sri Mulyani Sebut Indonesia Masih Rendah Dibandingkan Brasil hingga Filipina
Rocky Gerung Bongkar Dampak Kenaikan PPN 12%, Ekonomi Makin Sulit, Miskin Bertambah
Publik Kritik Keras PPN 12 %, Rocky Gerung: Terbaca Kepanikan dan Frustasi Sri Mulyani
Kebijakan PPN 12% Bisa Memperburuk Ekonomi, Ganjar: Saatnya Kita Berpikir Kembali