Pilkada Mahal, Qodari: Pilihan DPRD Tidak Lebih Demokratis!

Bisnisbandung.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari kembali menyoroti tingginya biaya pemilihan kepala daerah (pilkada).

Menurut Qodari pilkada sering kali menjadi beban bagi calon kepala daerah.

Qodari juga menanggapi kritik terkait wacana pengembalian pemilihan kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Baca Juga: Alumni Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Gelar Ngobrol Pagi Bersama Enterpreneur (NGOPI PASTE)

Qodari mengatakan biaya pilkada langsung memang sangat mahal.

Dikutip dari youtube COKRO TV, Qodari menjelaskan "Dalam beberapa kasus biaya yang dikeluarkan calon kepala daerah bisa mencapai miliaran rupiah."

"Akibatnya banyak calon kepala daerah yang terjebak dalam praktik korupsi untuk mengembalikan modal kampanye," ujarnya.

Namun ia juga memahami kekhawatiran terhadap pengembalian mekanisme pemilihan kepada DPRD.

"Ini masalah demokrasi. Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD maka ada kekhawatiran legitimasi demokrasi akan melemah karena rakyat kehilangan hak memilih secara langsung," jelasnya.

Baca Juga: Ada Upaya Terus-Menerus Melemahkan PDIP, Rocky Gerung: Isu Harun Masiku Diangkat Habis-Habisan

Qodari menilai ada dua sisi dari setiap mekanisme.

Pilkada langsung memberikan hak penuh kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya.

Namun mekanisme ini rentan terhadap politik uang dan biaya kampanye yang membengkak.

Sementara itu pemilihan melalui DPRD dinilai lebih hemat biaya tetapi rawan terhadap praktik lobi-lobi politik yang tidak transparan.

Baca Juga: PDIP Pecat Jokowi dan Keluarga Secara Terbuka, Rocky Gerung: Mega Siap untuk Berseteru