Ijazah Jokowi dan Gibran Terus Dipersolakan, Refly Harun:Sampai Sekarang Masih Dianggap Bermasalah

photo author
- Minggu, 15 Desember 2024 | 15:00 WIB
Refly Harun (Tangkap layar youtube Refly Harun)
Refly Harun (Tangkap layar youtube Refly Harun)

bisnisbandung.com - Refly Harun  mengungkit  isu keabsahan ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putranya, Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Refly Harun, permasalahan ini menunjukkan adanya ketidakjelasan yang seharusnya dapat dijawab dengan transparansi, terutama mengingat pentingnya kepercayaan publik terhadap integritas pemimpin negara.

Ia menyebut bahwa hingga saat ini, status ijazah Jokowi dan Gibran masih dianggap bermasalah.

“Soal ijazah baik ayah maupun anak ini, sampai sekarang dianggap bermasalah,” ungkapnya dilansir dari youtube Refly Harun.

Baca Juga: Prabowo Sebut Pilkada Mahal, Deddy Sitorus: Karena yang Menyeburkan Uang itu dari Elite Politik Sendiri

Refly Harun mengungkapkan bahwa ijazah pendidikan dasar dan menengah Jokowi yang menjadi syarat minimal pencalonan presiden belum diklarifikasi secara jelas.

“Ijazah Jokowi dianggap bermasalah, ijazah Gibran dianggap bermasalah. Jadi, sahabat sekalian, kalau kita tahu, yang digugat itu sebenarnya bukan ijazah S1 Jokowi, tapi SD, SMP, dan SMA sebagai syarat minimal untuk mencalonkan diri sebagai presiden,” jelasnya.

 Sementara itu, Gibran juga menghadapi pertanyaan mengenai jalur pendidikannya yang disebut tidak standar, khususnya saat menempuh pendidikan tingkat SMA di Solo, Singapura, dan Australia.

Baca Juga: Presiden Prabowo Ingin Bupati dan Gubernur Dipilih DPRD, Mahfud MD Beri Tanggapan Kritis

“Sementara, yang menjadi masalah dengan Gibran Rakabuming Raka adalah dia menjalani proses SMA selama 5 tahun di tiga tempat: di Solo, di Singapura, dan kemudian di Australia,” papar Refly Harun.

“Kita tidak tahu mana yang ijazah SMA atau SMU-nya, atau setingkat SMA dan SMU-nya. Itu persoalannya, ya. Kalau untuk Gibran,” lanjutnya.

Dalam pandangannya, Refly Harun menilai bahwa isu ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga berdampak pada kredibilitas sistem demokrasi di Indonesia.

Ia menegaskan pentingnya political will dari pihak-pihak terkait untuk segera memberikan klarifikasi agar publik tidak terus dibingungkan oleh spekulasi yang berkembang.

Baca Juga: Panda Nababan Ungkit Klaim Agus Rahardjo tentang Jokowi dan Kasus Setya Novanto, Tenggelam dari Pemberitaan

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Alit Suwirya

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X