Bisnisbandung.com - Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan kerja sama dengan China.
Kerja sama ini didorong oleh Presiden Prabowo setelah kunjungannya ke China.
Meskipun program ini dipandang sebagai langkah positif pengamat politik Rocky Gerung mengingatkan bahwa dalam politik tidak ada yang namanya “makan siang gratis”.
Baca Juga: SBN Ritel T0013 Kini Bisa Didapatkan Melalui Bank Bjb, Imbah Hasil Hingga 6,5%
Program makan siang bergizi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia disambut baik oleh banyak pihak.
Pemerintah China bahkan setuju untuk mendukung pendanaan proyek ini.
Namun Rocky Gerung mengingatkan bahwa bantuan ini bisa berpotensi menjerat Indonesia dalam utang besar yang akan menguntungkan pihak China.
Menurut Rocky Gerung meskipun program ini ditujukan untuk memenuhi hak anak-anak Indonesia akan gizi yang layak, masyarakat harus cermat mempertanyakan sumber dana yang digunakan.
"Tidak ada makan siang gratis dalam politik. Selalu ada ‘harga’ yang harus dibayar dan harga itu sering kali datang dalam bentuk utang," ujar Rocky Gerung dalam youtubenya.
Baca Juga: BRI Sukses Turunkan Kredit Macet, Ungkap Strategi Jitu Tingkatkan Kualitas Aset
Salah satu kekhawatiran utama yang disampaikan Rocky Gerung adalah apakah Indonesia akan terjebak dalam utang yang sangat besar kepada China untuk membiayai proyek ini.
Dengan lebih dari 20 juta anak yang diperkirakan membutuhkan makan siang bergizi total anggaran yang dibutuhkan akan sangat besar.
Serta pemerintah Indonesia mungkin tidak mampu membiayainya sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Rocky Gerung juga mengingatkan bahwa bantuan dari China sering kali disertai dengan syarat-syarat yang merugikan negara penerima seperti meningkatnya pengaruh politik dan ekonomi China di negara tersebut.
Baca Juga: BRI Beberkan Strategi Turunkan Rasio Kredit Bermasalah, Kualitas Aset Semakin Baik
Artikel Terkait
Ungkap Skandal "Jual-Beli" Hukum, Alvin Lim Bongkar Praktek Kotor di Balik Penegakan Hukum
Raffi Ahmad Diingatkan KPK, Wajib Laporkan Harta Kekayaan Sebelum Batas Waktu
Bahlil Lahadalia Klarifikasi Penundaan Wisuda Doktornya, Ini Penjelasannya!
Rocky Gerung Ungkap Data Bappenas, Jokowi Gagal Penuhi Target Pembangunan
Roy Suryo Sindir SADBOR Jadi Duta Tapi Bandar Judi Online Masih Bebas!
Yudi Purnomo Ungkap Dilema KPK di Bawah Rezim Jokowi, Bagaimana Janji Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi?