Prof Henri Subiakto Ungkap Kelemahan RI dalam Menghadapi Judi Online dan Kapitalisme Digital

Bisnisbandung.com - Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menindak peredaran judi online yang merajalela di dunia maya.

Meski banyak upaya dilakukan untuk memblokir situs-situs ilegal, judi online tetap tumbuh subur. Hal ini terjadi akibat tingginya minat masyarakat dan lemahnya pengawasan terhadap platform digital yang beroperasi di Indonesia.

Prof Henri Subiakto menekankan bahwa tanggung jawab utama dalam menjaga kedaulatan digital berada di tangan pemerintah, termasuk presiden dan menteri terkait, khususnya Menteri Komunikasi dan Digital.

“Jika Pak Prabowo sebagai presiden baru dan Meutya sebagai menteri baru tidak bisa mengembalikan atau menguatkan kedaulatan digital, maka yang terjadi hanya hangat-hangat tahi ayam,” lugasnya dilansir dari youtube Indonesia Lawyers Club.

Baca Juga: Danantara Tak Boleh Dikebut, Prabowo Jelaskan Alasan Dibalik Kehati-hatian

Ia menggarisbawahi peran undang-undang dalam memutus akses terhadap konten ilegal.

Namun, ia menyatakan pesimisme atas efektivitas penegakan hukum saat ini, terutama dalam menanggulangi konten yang melanggar peraturan di platform sosial media seperti Xdi mana konten perjudian dan prostitusi masih mudah diakses.

Menurut Prof. Henri, persoalan kedaulatan digital ini mencerminkan lemahnya posisi Indonesia dalam mengontrol data warganya sendiri.

 Saat ini, server-server platform digital global termasuk yang terkait dengan judi online berada di luar negeri, terutama di negara-negara seperti Kamboja, Singapura, dan Amerika Serikat. Sedangkan yang ditangani hanya yang berasal dari dalam negeri.

Baca Juga: Projo Bongkar Fitnah, Handoko Tegaskan Budi Arie Tak Terlibat Judi Online

“Yang terkena hanya orang-orang kecil atau masyarakat yang kecil-kecil, dan konten-konten yang berasal dari dalam negeri. Sedangkan yang dari luar negeri, entar dulu,” kritik Prof Henri Subiakto.

“Apa itu kedaulatan digital? Kedaulatan digital adalah kemampuan bangsa atau negara ini untuk memastikan bahwa server atau data-data tentang warga negara dan transaksinya serta aktivitasnya di dunia online ada di Indonesia,” lanjutnya.

Kondisi ini mempersulit pihak berwenang dalam mengumpulkan bukti hukum karena akses ke server berada di luar yurisdiksi Indonesia.

Baca Juga: Pangkas Kantor, BRI Perluas Sharing Economy untuk Masyarakat Melalui AgenBRILink