DPD Harus Lebih Begigi! Eep Saefulloh Soroti Perwakilan Daerah yang Terkikis oleh Politik Partai

Bisnisbandung.com - Pengamat politik Eep Saefulloh Fatah menyoroti peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dinilai belum optimal dan semakin tergerus oleh kepentingan politik partai.

 Menurutnya, meski DPD dibentuk untuk mewakili daerah tanpa afiliasi politik, kini banyak anggota yang terpengaruh oleh partai politik, menjadikan fungsi asli DPD sebagai perwakilan daerah semakin kabur.

“Seperti kita tahu, otonomi daerah adalah salah satu wujud dari demokratisasi yang berkembang di Indonesia sejak akhir tahun 90-an,” ungkapnya dilansir dari youtube Keep Talking.

Baca Juga: PDI-P Terbelah, Bambang Pacul: Tiga Pendapat Berbeda Tentang Masa Depan Bersama Prabowo

 “DPD, sejak tahun 2004, diberi tanggung jawab untuk menjadi lembaga yang secara khusus mengawasi jalannya dan berkembangnya praktik otonomi daerah di Indonesia,” lanjutnya.

Eep Saefulloh menegaskan bahwa sejak pembentukannya pada tahun 2004, DPD memiliki tiga fungsi utama: keterwakilan daerah, pengawasan otonomi daerah, dan sinkronisasi hubungan pusat-daerah.

 Namun, dalam praktiknya, hanya sebagian kecil dari fungsi ini yang berjalan dengan baik. DPD, yang seharusnya menjadi lembaga legislatif yang memperkuat daerah, justru belum mampu mengatasi berbagai masalah krusial seperti tumpang tindih peraturan antara pusat dan daerah.

Baca Juga: Total Aset Rp 23,4 Miliar, Berikut Kekayaan Muhammad Herindra yang Ditunjuk Menjadi Kepala BIN

Eep Saefulloh menilai bahwa DPD perlu diperkuat agar benar-benar berfungsi sebagai lembaga yang independen dan berfokus pada kepentingan daerah.

“Selain itu, DPD juga punya fungsi untuk bersama-sama dengan DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan eksekutif, terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah,” sambungnya.

 Reformasi dalam model keterwakilan dan akuntabilitas kepada daerah yang diwakilinya sangat mendesak.

 Selain itu, Eep Saefulloh menggarisbawahi pentingnya peran DPD dalam memperbaiki hubungan pusat-daerah, yang selama ini masih sering bermasalah akibat lemahnya koordinasi.

“DPD adalah satu lembaga yang sejauh ini, dari kacamata saya sebagai warga negara dan sebagai orang yang menggeluti ilmu politik, baru menjalankan sepertiga fungsi dari fungsi yang semestinya,” tegasnya.

Baca Juga: PKS Usulkan Guru Besar ITB Yassierli Jadi Menteri Prabowo, Apa Harapan di Balik Nama Ini?