Abraham Samad Desak KPK dan Polisi: Adili Keluarga Jokowi atau Presiden Selanjutnya Akan Melanggar Hukum

Bisnisbandung.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, mengeluarkan desakan kuat kepada lembaga penegak hukum agar segera mengadili keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah 20 Oktober.

Abraham Samad di acara ‘Silahturahmi Antar Tokoh Perubahan’ dengan gamblang mengungkapkan pernyataan keras.

“Karena kita tahu persis, kalau keluarga Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan sebelumnya,” tegasnya dilansir dari youtube Aksanation.

Baca Juga: Eep Saefulloh Bongkar Data Anggota DPR Baru, Ternyata Ada Indikasi Terciptanya Dinasti Politik

“Saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20, mari kita ke KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi,” sambungnya.

 Menurutnya, jika tidak ada tindakan hukum terhadap keluarga Jokowi setelah masa jabatan presiden berakhir, maka presiden-presiden selanjutnya kemungkinan besar akan melakukan pelanggaran hukum yang serupa.

Abraham Samad menegaskan bahwa bangsa Indonesia cenderung mudah melupakan dan memaafkan berbagai pelanggaran, sebuah kebiasaan yang menurutnya berbahaya bagi penegakan hukum.

Baca Juga: Cobaan Berat DPR Baru, Eep Saefulloh: Mereka Perlu Berjuang Lebih Keras

 Ia khawatir, setelah Jokowi resmi berhenti dari jabatannya, kasus-kasus yang melibatkan keluarganya akan diabaikan oleh publik dan penegak hukum.

Oleh karena itu, Abraham Samad menyerukan aksi kolektif untuk mendorong KPK dan kepolisian agar segera melakukan penyelidikan setelah masa jabatan Jokowi berakhir.

Lebih lanjut, Abraham Samad menyebut pentingnya mengingatkan aparat hukum terkait dugaan pelanggaran yang melibatkan keluarga Jokowi.

Dala pernyataannya, jika aparat hukum tidak bertindak tegas, maka hal ini akan menjadi preseden buruk bagi masa depan kepemimpinan di Indonesia.

 Presiden-presiden yang akan datang, kata Samad, bisa merasa tidak segan-segan untuk melakukan tindakan serupa karena tidak adanya konsekuensi hukum.

Baca Juga: Presiden Jokowi Ditolak di NTT, Rocky Gerung: Suara Rakyat