Charles Simura Memaafkan Jokowi Tapi Dosa Pembentukan UU Satu Dekade Tak Bisa Dilupakan

Hal ini berpotensi menghasilkan undang-undang yang tidak berkualitas dan kurang efektif dalam pelaksanaannya.

Kritik lain yang disampaikan adalah dominasi kepentingan politik dalam pembentukan undang-undang.

Menurut Charles Simabura sering kali kepentingan kelompok tertentu atau partai politik lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan umum.

Akibatnya, undang-undang yang lahir tidak selalu berpihak pada kesejahteraan rakyat secara luas.

Baca Juga: Konser Sheila On 7 Di Bandung Terancam Batal

Dalam catatan Charles Simabura banyak undang-undang yang justru menjadi celah bagi praktik korupsi.

Proses legislasi yang tidak transparan dan minimnya pengawasan membuat undang-undang rentan terhadap penyalahgunaan dan korupsi, yang tentunya merugikan negara dan masyarakat.

Charles Simabura juga mengkritik ketidakstabilan hukum yang ditimbulkan oleh perubahan undang-undang yang sering terjadi.

Perubahan regulasi yang cepat dan tanpa perencanaan yang matang dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak negatif terhadap investor dan pelaku usaha.

Baca Juga: Mengenal Bahayanya Fast Fashion Waste

Meski telah memaafkan Jokowi, Charles Simura berharap agar kesalahan-kesalahan ini bisa menjadi pelajaran berharga.

Ia menekankan perlunya perbaikan mendalam dalam sistem pembuatan undang-undang agar ke depannya bisa menghasilkan produk legislasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi rakyat.

"Ini bukan tentang menyalahkan satu pihak, tapi tentang memperbaiki sistem agar tidak ada lagi dosa-dosa seperti ini di masa depan," tegas Charles Simabura.

Dengan adanya pengakuan dan permohonan maaf ini, Charles Simabura berharap akan ada upaya nyata untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam proses legislasi dan memberikan yang terbaik untuk kemajuan Indonesia.***