Bisnisbandung.com - Mahfud MD mengungkapkan bahwa ada informasi mengenai kasus korupsi di KPK.
Hal ini diungkapkan dalam youtube pribadinya yang mengungkap banyak hal mengenai dinamika penegakan hukum di Indonesia.
Menurut Mahfud MD beberapa kasus korupsi yang melibatkan tokoh politik seringkali tampak dipolitisasi.
Baca Juga: Perbedaan Hijab dan Jilbab dalam Perspektif Islam
Mahfud MD menyebutkan kasus-kasus seperti yang melibatkan Anies Baswedan dan Kementerian Komunikasi sebagai contoh ketidakpastian penanganan kasus korupsi oleh KPK.
"Kasus ini kadang terlihat seperti dipolitisasi oleh publik," ujar Mahfud MD.
Mahfud MD mengkritik KPK yang dianggapnya telah mengalami penurunan integritas dalam beberapa tahun terakhir.
Dia menyebutkan bahwa KPK pada awalnya beroperasi dengan tegas dan independen.
Baca Juga: Wanita Bisa Awet Muda dengan Lakukan 5 Hal Ini Menjelang Usia 30an
Namun menurutnya setelah beberapa perubahan dalam struktur dan undang-undang KPK kini tampak kurang efektif.
Dalam pengakuannya Mahfud MD juga mengisahkan pengalaman terkait tekanan politik terhadap KPK.
Dia menjelaskan bagaimana Agus Raharjo mantan Ketua KPK pernah ditekan oleh Presiden Jokowi terkait kasus Setya Novanto.
Meski mengalami tekanan Agus Raharjo tetap meneruskan kasus tersebut hingga akhirnya Setya Novanto dijatuhi hukuman.
Mahfud MD juga mengungkapkan sebuah kasus yang melibatkan Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo yang direncanakan akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Baca Juga: Jangan Salah Inilah 4 Tips Menjadi Wanita Idaman Laki-laki Zaman Now
Artikel Terkait
Ichsanuddin Noorsy: IKN Hanya Tambah Beban, Tidak Ada Manfaatnya!
Pejabat Kini Terlalu Nyaman, Mega Soekarnoputri: Semangat Kemerdekaan Memudar
Jokowi Juga Bisa Terlibat! Abraham Samad: Kecurangan Pemimpin Harus Dibongkar
Ridwan Kamil Siap Maju, Anies dan Ahok Terancam Tersingkir! Ade Armando: Ungkap Skema Politik DKI
Jokowi Gagal Fokus! Bandara VVIP IKN Berubah Jadi Bandara Komersial, Rocky Gerung: Kerja Tanpa Perencanaan
Harus Independen! Mahfud MD: KPK Jangan Jadi Alat Politik