Bisnisbandung.com - Politikus Fahri Hamzah mengusulkan agar Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta digantikan dengan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot).
Usulan Fahri Hamzah ini muncul sebagai langkah untuk menghindari kekacauan politik yang sering terjadi dalam proses pilkada di ibu kota.
Fahri Hamzah yang juga politisi dari salah satu partai politik mengkritik keras praktik politik yang lebih mengutamakan populisme daripada efektivitas pemerintahan.
Baca Juga: Sejarah Slovenia, Kekacauan yang Terjadi Membuatnya Bangkit, Indonesia Bisa Belajar Darinya!
Menurut Fahri Hamzah sistem pilkada saat ini menjadi sumber kekacauan karena cenderung menghasilkan pertarungan politik yang tidak sehat.
Dikutip dari youtube asumsi, Fahri Hamzah mengatakan "Dalam undang-undang fungsi Gubernur sebenarnya adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat."
"Seharusnya tidak perlu diselenggarakan sebagai pesta rakyat dalam bentuk pilkada yang memakan biaya besar," ujar Fahri Hamzah.
Fahri Hamzah juga menyoroti pentingnya stabilitas ekonomi dan kepastian hukum sebagai faktor penentu dalam menarik investasi.
Baca Juga: Mengulik Kisah Kaum Gipsi, Bertahan Menjaga Warisan Budaya di Tengah Tekanan Diskriminasi
Menurutnya Indonesia harus menunjukkan kedisiplinan dalam menjalankan aturan dan menegakkan sistem yang dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para investor.
"Dalam konteks pemberantasan korupsi, kita perlu memperkuat lembaga-lembaga yang bertugas mengawasi dan menindak tegas pelanggaran," tambahnya.
Selain itu Fahri Hamzah juga mengajak untuk mengevaluasi praktik demokrasi di Indonesia.
Menurut Fahri Hamzah masih menghadapi banyak tantangan dan kontradiksi.
Ia menyoroti bahwa populisme yang terlalu dominan dapat mengorbankan proses kaderisasi partai politik dan mengabaikan kepentingan publik yang lebih luas.
Baca Juga: Sejarah Etnis Hui Mamadukan Tradisi Islam dan Budaya Cina, Indahnya Hasil Harmoni
Artikel Terkait
Bikin Heboh! Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo Usulkan Lahirkan Satu Anak Perempuan, Rocky Gerung: Ada Apa?
Jokowi Tegur Kepala Daerah, Produk Impor Dominasi Belanja Daerah
Penundaan Jokowi Berkantor di IKN, Jusuf Kalla: Tidak Bisa Terburu-buru
Zaman Jokowi, Anak, Mantu dan Keluarga Terlibat Aktif di Politik, Politisi PDI-P Djarot: Baru Kali Ini Terjadi
Pembatasan BBM Subsidi, Menteri BUMN Erick Thohir: Penyaluran Harus Tepat Sasaran
ULP Pemkot Bandung Tengah Diperiksa Kejaksaan, Berikut Daftar Kekayaan Kepala Dinas di Kota Bandung