Bisnisbandung.com - Presiden Jokowi baru-baru ini menandatangani keputusan yang menuai kontroversi.
Jokowi menandatangani keputusan dalam hal masa jabatan kepala desa yang kini dapat diperpanjang hingga 16 tahun.
Keputusan ini disorot oleh banyak pihak, termasuk pengamat politik Rocky Gerung.
Baca Juga: Cara memasak terong ungu balado yang bikin nagih
Menurut Rocky Gerung keputusan tersebut menandakan bahwa dinasti politik tidak hanya terjadi di tingkat pusat pemerintahan, tetapi juga telah merambah hingga ke tingkat desa.
Perpanjangan masa jabatan ini dianggapnya sebagai upaya untuk memungkinkan kepala desa membangun dinasti politik mereka sendiri.
Rocky Gerung menyoroti bahaya dari sistem demokrasi yang diatur semata-mata untuk kepentingan sesaat seorang presiden.
Dikutip dari youtube pribadinya, Rocky Gerung mengatakan "Ini bahayanya suatu sistem demokrasi itu diatur hanya untuk kepentingan sesat presiden."
Baca Juga: Ingin Cepat Dipromosikan? Lakukan Sejumlah Langkah Berikut!
Dia mengkritik Jokowi karena dianggap memanfaatkan momen perpanjangan masa jabatan kepala desa untuk memperkuat jaringan politiknya, termasuk melalui pembentukan dinasti politik hingga ke tingkat desa.
"Tapi kalau 16 tahun itu artinya membiarkan kepala desa itu menikmati sehabis-habisnya uang negara," ucapnya.
Rocky Gerung juga menyoroti dampak negatif dari perpanjangan masa jabatan kepala desa ini terhadap proses demokratisasi.
Rocky Gerung menekankan "Jadi 16 tahun itu ada kesempatan kepala desa membangun dinastinya, ini yang boleh kita sebut sebagai hilirisasi dinasti."
Dia menekankan bahwa demokrasi seharusnya mendorong percepatan sirkulasi kekuasaan, bukan perpanjangan masa jabatan yang memungkinkan pengawetan kekuasaan dan munculnya praktik feudalisme dan nepotisme.
Baca Juga: Agnes Mo Ke Bandung, Musik Festival Soora Ramaikan Tritan Point 8 - 9 Juni 2024
Artikel Terkait
Tugas Presiden Menurut Rocky Gerung, Cerdaskan Kehidupan Bangsa dan Rawat Fakir Miskin
Rocky Gerung Sebut Terlena oleh Data Politis, Indonesia Alami Bangkrut dalam Strategi Ekonomi Makro
Ahok Kritik Kebijakan Penonaktifan NIK KTP, Repotnya Warga Jakarta
PAN Tunjuk Eko Patrio Sebagai Calon Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran
PDI-P Kebumen Usulkan Bambang Pacul Sebagai Calon Gubernur Jawa Tengah di Pilkada 2024
Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman Sebut PKS Berperan Besar dalam Kemenangan Prabowo di Pilpres 2024