Pasca Putusan MK, Rocky Gerung: Ketidakpuasan Masyarakat dan Tantangan Bagi PDIP

Bisnisbandung.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan bahwa pencalonan Gibran bukanlah sebuah tindakan nepotisme.

Putusan ini memunculkan beragam reaksi dari masyarakat, terutama dari pengamat politik Rocky Gerung.

Menurut Rocky Gerung, jika begitu maka Gibran tidak bisa dianggap sebagai anak Jokowi.

Baca Juga: Deutsche Bank dan JPMorgan Berbeda Prediksi Terhadap Pergerakan Harga Bitcoin Setelah Halving

Rocky Gerung meragukan keputusan resmi MK dan pandangan masyarakat.

Menurutnya ada ketidakpuasan yang dirasakan sebagian kalangan atas proses hukum yang dianggap kurang transparan dan adil.

Seperti diketahui Anies dan Ganjar telah mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran.

Dikutip dari youtube pribadinya, Rocky Gerung menjelaskan "Tentu harus secara formil diucapkan selamat sebagai masih peradaban itu tetapi yang mengucapkan selamat itu ada orang di belakang Anis rakyat yang tetap merasa ada yang ada yang janggal dan kejanggalan itu akan diingat sebagai kecurangan kan itu intinya."

Baca Juga: Ini Rencana Terbaru BRICS Untuk Menggantikan Dolar AS Sebagai Alat Transaksi Internasional

Selain itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga terlibat dalam dinamika ini.

Menurut Rocky Gerung mereka harus bertindak secara etis dan politik.

Rocky Gerung menekankan "PDIP justru akhirnya jadi pintar dia mengambil sebuah momentum ketika legitimasinya kurang tuh walaupun publik menginginkan lebih dalam lagi misalnya putuskan aja bahwa Megawati memecat Jokowi sebagai kader partai Megawati memecat Gibran itu lebih nyata sebagai cara perlawanan Megawati."

PDIP diminta untuk mengambil langkah konkret di DPR, mungkin melalui hak angket, sebagai upaya lanjutan dalam menyelesaikan konflik ini.

Rocky Gerung mengatakan "Jadi kita masih akan dorong PDIP supaya ambil langkah karena hanya di situ kita bisa lihat secara sempurna keadaan bangsa ini kehidupan demokrasi kita masa depan PDIP sambil Meninggalkan pesan bahwa jangan lagi percaya pada mahkamah konstitusi"

Baca Juga: Protes Massal di Jepang: Tuntutan Kompensasi atas Efek Samping Vaksin COVID-19