Faisal Basri: Jokowi Mobilisasi Pejabat Untuk Menangkan Paslon 02 Prabowo-Gibran

Bisnisbandung.com - Saksi Ahli dari Tim Hukum Anies-Muhaimin (AMIN), Faisal Basri, menyebut Presiden Jokowi telah memobilisasi para pejabat negara untuk memenangkan paslon 02 Prabowo-Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024.

Hal itu ia contohkan dengan tindakan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang membagi-bagikan bansos kepada masyarakat sambil mengatakan bahwa rakyat harus berterimakasih kepada Presiden Jokowi dan memenangkan paslon yang didukung oleh Presiden Joko Widodo yaitu paslon 02 Prabowo-Gibran.

Pernyataan tersebut disampaikan Faisal Basri dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 1 April 2024.

Baca Juga: Saksi Ahli Tim AMIN Sebut Pencalonan Gibran Sebagai Cawapres Tidak Sah

"Lebih parah Indonesia tidak hanya gelontorkan uang tetapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah. Ini saya tunjukkan misalnya, Airlangga Hartarto yang mengatakan ini sumbangan Pak Jokowi, oleh karena itu harus berterima kasih pada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi," ucap Faisal.

Faisal juga mengatakan bahwa bukan hanya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saja yang dimobilisasi untuk lakukan tindakan politisasi bansos seperti itu tetapi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga terlibat aksi yang sejenis seperti itu.

"Jadi sudah uangnya ada tapi kurang magnetnya, harus ditunjukkan ini lho yang ngasih (Jokowi), secara demonstratif, bahkan Airlangga Hartarto misalnya, banyak menteri lagi lah, tapi yang paling vulgar itu ya Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan," ucapnya.

Baca Juga: Kritik Rocky Gerung Tentang Bonus Demografi dan Kesiapan Generasi Muda

Bukan hanya bansos, Faisal juga menyinggung bantuan El-Nino atau bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.

Menurut Faisal Basri, bantuan El-Nino juga dipolitisasi oleh Presiden Joko Widodo untuk menangkan paslon 02 Prabowo-Gibran.

"Penerimaan El-Nino ya hampir bisa dipastikan semua orang ditanya, sudah nerima, ya akan terus, sedemikian vulgarnya argument-argument yang disampaikan untuk menjustifikasi agar betul-betul orang yang terakhir menerima dana bansos itu sebelum ke bilik suara itu, itulah yang paling diingat," ujarnya.

Baca Juga: Perubahan Signifikan: Pramuka Tidak Wajib di Sekolah Menurut Kebijakan Mendikbudristek Terbaru

Ia pun mengaku jika praktik-praktik korup seperti ini terus dibiarkan maka demokrasi Indonesia akan berada dalam bahaya dan kesuraman.

"Oligarki tidak menyelesaikan kemiskinan, nanti diselesaikan untuk pemilihan umum yang akan datang, mengerikan yang mulia, bagi Pilkada maupun bagi demokrasi, masa depan kita dan anak cucu kita menghadapi kesuraman," ucap Faisal.***