Bisnisbandung.com - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin bersama sejumlah tokoh masyarakat, resmi membentuk Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR).
GPKR yang dibentuk Din Syamsuddin beranggotakan mantan Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Oegroseno dan mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi.
Langkah ini diambil sebagai bentuk protes terhadap dugaan kecurangan dan pelanggaran etik yang melibatkan Pemilu 2024.
GPKR akan menjadi wadah untuk menyuarakan penolakan terhadap ketidakjelasan dan kecurangan yang mewarnai proses pemilihan umum dan presiden.
Deklarasi resmi GPKR dijadwalkan dilaksanakan di Gedung Balai Sarbini, Jakarta, pada Selasa, 5 Maret 2024.
Dikutip dari youtube kompas, Din Syamsuddin mengatakan "Keprihatinan terhadap kondisi kedaulatan masyarakat yang menurutnya tengah mengalami kemerosotan".
"Sejak tahun lalu telah mengkritik gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dianggapnya sebagai tindakan kediktatoran konstitusional", tambahnya.
Baca Juga: 4 Pertanda Kamu Sudah Siap Menikah, Pasti Mau Ngelakuin Hal Ini
Ia bahkan menyoroti upaya merekayasa hukum yang dinilainya sebagai penyebab kerusakan berkelanjutan.
Kritik tersebut muncul karena Din Syamsuddin meyakini bahwa tindakan kejahatan akan membawa konsekuensi berupa keruntuhan.
Din Syamsudin menegaskan "Kondisi ini dapat meruntuhkan negara, dan mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh mencapai 2045 dalam keadaan gemetar".
Oleh karena itu, ia memandang perlunya langkah-langkah serius dan fundamental untuk menciptakan perubahan yang diinginkan.
Baca Juga: Kisah Pahit Penulis Terkenal di Dunia J K Rowling, Harry Potter Lahir dari Kegagalan
Artikel Terkait
Romahurmuziy Bongkar Dugaan Modus Penggelembungan Suara PSI
PKB Desak KPU Hitung Ulang Suara PSI, Lonjakan Suara Perlu Diinvestigasi!
Rakyat Kecil Jangan Jadi Korban Lagi, Komitmen AHY Berantas Mafia Tanah!
Bawaslu Bantah Lonjakan Suara PSI, Proses Verifikasi Masih Berlanjut
Roy Suryo Saksi Ahli Forensik IT, Menguak Manipulasi Pemilu Melalui Aplikasi Sirekap KPU
Ade Armando politisi PSI Bantah Campur Tangan Jokowi, Tuntutan Transparansi Rekapitulasi Pemilu Semakin Memanas