Bivitri Susanti: Ada Empat Hal "Dimatikan Secara Legal" di Era Jokowi, Analisis Seorang Pakar Hukum Tata Negara

Bivitri Susanti menutup analisisnya dengan pernyataan tajam, "Yang dibunuh adalah kebebasan sipil."

Hal tersebut mencerminkan keprihatinan atas pengurangan ruang gerak masyarakat sipil dalam menyuarakan aspirasinya, membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut mengenai kebebasan berpendapat dan berorganisasi di Indonesia.***