Kasus Laporan ke Ombudsman: Pj Gubernur Jabar dan Pejabat Disparbud Sedang Didalami

Bisnisbandung.com-Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin dan beberapa petinggi di Disparbud Pemerintah provinsi Jabar disampaikan ke Ombudsman Jabar buntut pembatalan kegiatan diskusi Anies Baswedan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) beberapa lalu.

Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Jabar, Noer Adhe Purnama, menjelaskan laporan yang dikirimkan itu akan diteliti lebih dulu. Ombudsman tidak akan langsung tindak lanjuti laporan yang dikirimkan oleh masyarakat.

"Hubungan dengan subtansinya, kita tetap mendalami dengan materil dan formil. Aduan ke Ombudsman itu tidak sembarangan orang sampaikan aduan selanjutnya kita tindaklanjuti, tidak," dikutip dari Kumparan.

Baca Juga: BRI Luncurkan Website Info Lelang 2.0, Sajikan Lebih Banyak Aset Favorit

Menurut Noer, persyaratan formil dan materil harus dilengkapi lebih dulu oleh pelapor. Adapun syarat formil yang diartikan yaitu memastikan pelapor adalah masyarakat negara Indonesia. Selanjutnya, jika pelapor mewakili organisasi, karena itu harus ada surat kuasa dari organisasi yang diberikan ke pelapor.

"Jadi formilnya ini harus kita analisis dahulu penuhi persyaratan atau mungkin tidak," sebut ia.

Sementara itu, persyaratan materil mencakup tidak ada atau adanya dugaan maladministrasi yang sudah dilakukan oleh terlapor.

Jika persyaratan materil telah dipenuhi, karena itu seterusnya diadakan pertemuan yang tentukan layak atau tidak kasus itu diatasi Ombudsman. Bila dipandang pantas, baru pihaknya akan lakukan proses pemeriksaan.

Baca Juga: Siap-Siap Penampilan Menggelegar dari The Sigit Menyapa Panggung Fandom Super Land, Braga City Walk, Bandung!

"Jika benar ada elemen dugaan maladministrasi, baru kita lakukan pemeriksaan," katanya.

Izin acara diskusi dibatalkan, Anies pilih duduk lesehan tanpa alas yang selanjutnya diikuti beberapa peserta diskusi di halaman Gedung Indonesia Menggugat, Bandung.

Noer menambahkan, pihaknya baru pertama kalinya terima laporan berkaitan Pemilihan Presiden (Pilpres) khususnya yang tersangkut pemakaian sarana pemerintahan untuk kegiatan politik.

"Berkaitan dengan pemakaian gedung pemerintah untuk jadwal politik baru (terima) laporan saat ini," katanya.

Baca Juga: Negara rugi besar Triliunan Rupiah, Deretan proyek pembangunan yang mangrak di Indonesia