Bisnisbandung.com - Edwin Tong, Menteri Hukum Kedua Singapura, mengharapkan berbagai macam layanan pemerintah dan hukum tersedia di Metaverse.
Tong yang merupakan seorang politisi dan pengacara Singapura yang telah menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Pemuda dan Menteri Hukum sejak tahun 2020 sebagai anggota Partai Aksi Rakyat yang berkuasa, ia telah menjadi Anggota Parlemen yang mewakili bangsal Joo Chiat dari GRC Parade Laut sejak 2011.
Menurut sebuah laporan yang diterbitkan pada 29 Juli oleh Cointelegraph, pada 20 Juli, saat berbicara di TechLaw Fest 2022, Tong berkata:
Baca Juga: Penjualan Real Estate Metaverse Tumbuh Miliar pada 2026
“Tidak heran, selain pendaftaran nikah, layanan pemerintah lainnya bisa segera diakses secara online melalui Metaverse.”
Menteri Tong juga menyebutkan bahwa tidak ada alasan mengapa pelayanan hukum tidak bisa juga terjadi di Metaverse:
“Pandemi telah menunjukkan kepada kita bahwa bahkan penyelesaian perselisihan – yang pernah dilihat sebagai proses fisik, sentuhan tinggi juga dapat diadakan hampir seluruhnya secara online.”
Baca Juga: Eric Schmidt, Mantan CEO Google Meragukan Konsep Metaverse
Tong juga memberikan contoh praktis untuk penggunaan Metaverse dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dia menguraikan kecelakaan yang terjadi di lokasi konstruksi dapat dilihat oleh peserta melalui augmented reality dan platform virtual tunggal.
"Anda dapat menempatkan diri Anda ke dalam terowongan yang sebenarnya atau fasilitas penahanan minyak untuk melihat sengketa konstruksi dari perspektif augmented reality, yang mewakili ruang yang sebenarnya.” Kata Tong.
Baca Juga: Pemerintah Dubai Bersiap untuk Membuat Kantor Pemerintahan di Metaverse
Seperti yang dilaporkan Cointelegraph, pada 5 Februari, pasangan Phoenix mengikat simpul dengan identitas digital mereka, dengan upacara pernikahan berlangsung di Decentraland, dengan sekitar 2000 tamu hadir secara virtual.***
