Bisnisbandung.com - Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero secara khusus memberikan perhatian terhadap upaya pemerintah untuk menghapus secara bertahap penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) untuk transisi ke energi baru terbarukan (EBT).
“Kita oke early retirement atau pensiun lebih cepat tapi secara ekonomi, dampaknya siapa yang menyerap?,” kata Vice President of Financial Institution and Market Research PT PLN (Persero), Maya Rani Puspita, melalui keterangan tertulisnya, dalam Task Force 8 T20 2022 di Jakarta dikutip tim redaksi bisnisbandung.com dari infopublik.id Kamis (21/7/2022).
Maya mengatakan tantangan muncul mengingat PLN telah membangun pembangkit listrik yang dirancang untuk beroperasi selama 30 tahun, tetapi harus pension setelah hanya 10 tahun beroperasi.
Baca Juga: PLN Targetkan Produksi Listrik 10.601 GWh Dari Co-firing PLTU Pada 2025
Menurut Maya, dekomisioning pembangkit yang masih beroperasi akan menimbulkan biaya tambahan yang harus dikeluarkan.
“Di sini masih ada biaya-biaya depresiasi yang belum terjadi. Kalau kita tidak bisa menjual maka dari mana kita bisa me-recover biaya tersebut?” kata Maya
Maya mengatakan, masalah ini sering dibicarakan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), dan Kementerian Keuangan. Hal ini dikarenakan kita membutuhkan pihak yang dapat menanggung biaya tambahan tersebut.
Menurut dia, PLN tidak mungkin menaikkan tagihan listrik pelanggan secara langsung, karena berdampak langsung ke masyarakat.
Di sisi lain, jika negara menanggung kebutuhan biaya tambahan tersebut, PLN juga harus memastikan besaran biaya yang dikeluarkan.
Baca Juga: Memberi Seberkas Cahaya, PLN Salurkan Bantuan Untuk Sekolah Gratis PKBM Bina Bangsa Berkarakter
“Ini saat ini masih dalam pembahasan secara intens,” tegas Maya.
Tidak hanya itu, Maya mengatakan PLN saat ini sedang berkoordinasi dengan berbagai lembaga keuangan untuk siap mendukung transformasi energi Indonesia.
Upaya tersebut sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(RUPTL) PLN 2021-2030 yang bertujuan untuk menerapkan bauran energi atau fuel mix pada tahun 2025.
PLN memiliki tugas menjalankan bauran energi pada tahun 2025 sebesar 23% berasal dari energi terbarukan.