2. Biaya pendidikan yang harus 20% dari anggaran, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945
3. Transfer ke daerah dan desa
4. Biaya kesehatan
Jika dijumlahkan, belanja wajib ini menyebabkan defisit anggaran yang signifikan. Misalnya, dari pendapatan sebesar 2.781 triliun, setelah mengalokasikan untuk gaji, pendidikan, dan bunga utang, defisit sudah mencapai ratusan triliun.
"Sehingga untuk mengurangi minus itu negara ini hanya bisa selamat kalau ngutang lagi 1.250 triliun," tegas Said Didu. Tanpa utang tambahan, negara tidak akan mampu menutupi defisit yang ada.
Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Budi Arie Ketua Projo Sebut Masih Bisa Berubah
Said Didu juga menambahkan bahwa anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), pertahanan keamanan, dan kepolisian belum masuk dalam perhitungan defisit tersebut.
Hal ini tentunya menambah beban keuangan negara yang sudah sangat berat.
“Nah jadi ini gambaran umum kepada publik hati-hatilah menyatakan bahwa seakan-akan keuangan negara aman-aman saja,” tegasnya.***