Bukan Soal Tarif 32%, Ferry Latuhihin Ingatkan Ancaman Terbesar dari Kebijakan Trump

bisnisbandung.com - Pengenaan tarif impor sebesar 32% oleh Amerika Serikat terhadap produk asal Indonesia menjadi isu yang memicu perhatian banyak pihak.

 Namun, menurut pengamat ekonomi Ferry Latuhihin, polemik soal adil atau tidaknya kebijakan tersebut bukanlah inti persoalan.

 Ia menilai bahwa tantangan terbesar justru terletak pada dampak ekonomi makro yang ditimbulkan, terutama terhadap stabilitas nilai tukar rupiah.

Ferry menjelaskan bahwa kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden AS Donald Trump tidak hanya menyasar Indonesia, tetapi juga diberlakukan secara global kepada berbagai negara yang dinilai memiliki surplus perdagangan dengan Amerika.

Baca Juga: Jakarta Dipenuhi Pendatang Baru, Bagaimana Pramono Anung Mengelola Urbanisasi? Tanggapan Chico Hakim

Dalam pandangan Ferry, diskursus tentang keadilan tarif akan selalu relatif karena bergantung pada sudut pandang masing-masing negara.

 Namun, lebih penting dari itu adalah bagaimana Indonesia mengelola dampak ekonomi yang muncul akibat kebijakan tersebut.

Ia menyoroti bahwa fluktuasi nilai tukar menjadi tantangan yang sangat serius saat ini.

“Ini yang sangat mengerikan, sebetulnya. Nah, kalau kita lihat tadi, dolar sudah menuju 16.750,” ungkapnya dilansir dari youtube Metro TV.

Baca Juga: Pendatang Bukan Beban! Pengamat: Sejalan dengan Perkataan Gubernur, Jakarta Itu Milik Semua

Melemahnya nilai rupiah hingga menyentuh angka mendekati Rp16.750 per dolar AS menunjukkan bahwa tekanan eksternal benar-benar terasa.

Ferry menekankan bahwa dalam kondisi seperti ini, peran Bank Indonesia menjadi sangat krusial untuk menjaga stabilitas kurs melalui kebijakan moneter yang tepat dan responsif.

“Di mana peranan negara, terutama yang paling saya takuti, sebetulnya bukan peranan pemerintah, tapi peranan bank sentral. Karena ini impact nya yang juga tidak boleh dianggap enteng adalah terhadap currency, ya,” lugasnya.

 Baca Juga: Perbaikan Jalan di Jawa Barat, Dedi Mulyadi: Prioritas Jalan Provinsi, Stimulus untuk Daerah Kemudian