Kementerian Kesehatan RI Bekerjasama Dengan Komisi IX DPR RI Gencar Sosialisasikan Germas

Bisnisbandung.com - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Komisi IX DPR RI melaksanakan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Sabtu, 20 Januari 2024.

Kegiatan sosialisasi kali ini mengusung tema Tentang Upaya Deteksi Penyakit Emerging Potensi Pedemi Kepada Masyarakat.

Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan sosialisasi ini penting harus disampaikan kepada masyarakat. 

Baca Juga: Apa Visi dan Misi Anies Baswedan - Cak Imin Sebagai Capres dan Cawapres 2024? Begini Isinya!

"Gerakan masyarakat hidup sehat ini merupakan tugas negara, layanan dasar kita sebagai negara terhadap masyarakat itu dua, pendidikan dan kesehatan, yang paling penting itu," kata Cuncun dalam kegiatan sosialisasi Germas di Solokanjeruk, Kabupaten Bandung.

Pada kesempatan itu, ia sangat menyayangkan hilangnya mandatory spending anggaran 5 persen untuk kesehatan.

Meski demikian pihaknya akan menjaga bagaimana APBN bisa maksimal untuk melayani masyarakat di sektor-sektor kesehatan.

Baca Juga: Capres Anies Baswedan Bagikan Video Ekspedisinya di Kendari, Ungkap Berbagai Permasalahan

"Justru kalau misalkan limitasi hilang ini bukan menurun, tapi harus naik, karena problematikanya tidak sedikit," ujarnya.

"Bayangkan saja kalau budaya masyarakat kita ini yang kebanyakan takut kerumah sakit, takut periksa kesehatan, problematika penyakit menular belum selesai," sambungnya.

Ia pun menegaskan budaya birokrat di tanah air ini tidak pernah melakukan jemput bola. Maka dari itu, sosialisasi ini harus dilakukan, terutama garda terdepan ini kader-kader posyandu.

Baca Juga: Persib Tingkatkan Kebugaran Pemain Jelang Lanjutan Liga 1 Indonesia

"Yang harus mereka lakukan adalah ketemu masyarakat, periksa kesehatan, memeriksa kehamilan, memeriksa anak sejak dini, misalkan yang terdeteksi ini ada penyakit bawaan dari orang tuanya yang diselesaikan," tuturnya.

"Inilah sosialisasi yang dilakukan oleh kementerian kesehatan, kami DPR RI melakukan pengawasan dan memberikan anggaran dan memastikan, betul tidak sosialisasi ini dilaksanakan oleh kementerian kesehatan," ucapnya.