Presiden Prabowo disebut telah meminta Menteri Keuangan untuk mengkaji lebih lanjut usulan ini bersama kementerian terkait.
"Presiden langsung merespons usulan ini dengan menginstruksikan kajian mendalam. Ini menunjukkan budaya baru dalam pemerintahan yakni merespons cepat masukan masyarakat dan DPR," katanya.
Dalam kesempatan tersebut pemerintah juga menegaskan komitmen untuk menertibkan praktik ilegal yang selama ini menyebabkan potensi kebocoran penerimaan negara.
"Presiden berusaha menertibkan urusan-urusan ilegal agar penerimaan negara meningkat. Langkah ini penting untuk menopang target pembangunan," pungkasnya.***