Blak-Blakan Pemerintah Dinilai Setengah Hati dalam Mendukung UMKM

photo author
- Sabtu, 1 Februari 2025 | 21:00 WIB
Zulkifli Hasan merupakan ketum PAN (dok. Instagram @zul.hasan )
Zulkifli Hasan merupakan ketum PAN (dok. Instagram @zul.hasan )

bisnisbandung.com - Dukungan pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dinilai belum optimal.

Menurut pengusaha sukses Julio Ekspor, kebijakan impor yang diterapkan memang membuat harga barang lebih terjangkau bagi konsumen.

Namun, hal ini justru menekan bisnis lokal yang kesulitan bersaing dengan produk impor yang lebih murah dan mendapatkan berbagai keuntungan, seperti bebas ongkos kirim dan diskon dari platform e-commerce.

“Kalian tahu sendiri, salah satunya adalah kebijakan pemerintah yang menurut gua itu setengah hati ngebantuin UMKM nya,” jelasnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube Julio Ekspor, Sabtu (1/2/25).

Baca Juga: Gubernur Jabar Terpilih Dedi Mulyadi Tegur Bupati Tasikmalaya Soal Anggaran, Harus Tepat Sasaran!

Julio Ekspor menyoroti bagaimana pola konsumsi masyarakat telah diarahkan untuk lebih memilih produk impor dibandingkan produk lokal.

 Strategi yang diterapkan oleh berbagai platform belanja online telah memanjakan konsumen dengan harga murah, sehingga semakin sulit bagi produk lokal untuk bersaing.

Kondisi ini tidak hanya mengancam keberlangsungan UMKM, tetapi juga importir dalam negeri, yang pada akhirnya bisa kehilangan peran mereka ketika perusahaan asing mulai beroperasi langsung di Indonesia tanpa perantara.

Baca Juga: Lihat Beda Jokowi dan Prabowo, Adi Prayitno: Satu Borong Buku Satu Jarang Pergi Ke Luar Negeri

Selain persoalan impor, Julio Ekspor juga menyoroti masalah lain yang turut memperburuk iklim bisnis di Indonesia, yaitu korupsi dan birokrasi yang berbelit.

 Ia menegaskan bahwa izin usaha yang seharusnya bisa diperoleh dengan mudah justru menjadi hambatan karena adanya praktik suap dan uang pelicin.

 Tanpa "bantuan" kepada pihak tertentu, banyak pengusaha yang kesulitan mendapatkan izin atau mengalami keterlambatan dalam prosesnya.

Menurut Indeks Persepsi Korupsi, Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara, jauh di bawah Singapura yang berada di peringkat 5.

Baca Juga: Rektor UNJ Berhentikan Ubedillah Badrun, Rocky Gerung: Ada Tekanan Politik Jokowi?

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Alit Suwirya

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X