Biaya Pembangunan Membengkak Menjadi Rp 113,9 Triliun China Diuntungkan Dari Proyek KCIC

BISNIS BANDUNG - Bandung yang semula diperkirakan memakan biaya investasi Rp 84,3 triliun , meleset menjadi Rp 113,9 triliun. Jumlah tersebut meleset dari perhitungan awal sebesar Rp 84,3 triliun. Investasi ini melampaui perkiraan investasi yang ditawarkan Jepang sebelumnya. China tetap akan diuntungkan dari proyek PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) yang digarapnya.

Hasil studi yang dilakukan oleh Polar Universitas Indonesia, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengusulkan harga tiket Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau KCJB seharga Rp 150.000 hingga Rp 300.000, . Harga tiket sebesar itu, balik modal diperkirakan sekitar 40 tahun. Diperoleh keterangan , KCJB akan dilayani oleh 68 kereta per hari dengan 11 trainset kereta yang  akan melewati empat stasiun.. Terlepas dari lamanya masa balik modal dan tingginya biaya investasi,   Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sebenarnya pertama kali diajukan Jepang. Negeri Sakura itu menawarkan proposal pembangunan ke pemerintah Jokowi melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Saking seriusnya menawarkan proyek tersebut, JICA telah menggelontorkan modal sebesar 3,5 juta dollar AS sejak 2014 untuk mendanai studi kelayakan. Nilai investasi kereta cepat berdasarkan hitungan Jepang mencapai 6,2 miliar dollar AS, sekira 75 % dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1% per tahun. Belakangan di tengah lobi Jepang, tiba-tiba saja China muncul dan melakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama.

Didukung Rini Soemarno ?

Hal itu mendapat sambutan baik dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2014-2019, Rini Soemarno waktu itu. Sementara waktu itu saat menjabat sebagai Menteri Perhubungan 2014-2016, Ignasius Jonan, beberapa kali mengungkapkan penolakannya soal rencana proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

 Jonan bahkan  menolak menerbitkan izin trase pembangunan kereta cepat karena dinilai masih ada beberapa regulasi yang belum dipenuhi, terutama terkait masa konsesi.  Sebagai Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan yang seharusnya menjadi penanggung jawab utama sektor perkeretaapian di Indonesia saat itu, diketahui tidak hadir saat acara groundbreaking proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung di Walini.

Peletakan batu pertama proyek pada Januari 2016 tersebut dihadiri langsung Presiden Jokowi. Sejak Juli 2016, Jonan lengser dari jabatan Menhub karena terkena reshuffle kabinet.

 Sewaktu menjadi Menhub ,alasan penolakan Ignasius Jonan atas proyek kereta cepat karena kecepatan kereta tidak akan maksimal . Dikutip dari Kompas.com 3 September 2015, Jonan menegaskan, selama ini tidak perlu ada moda transportasi semacam kereta cepat untuk rute Jakarta-Bandung.

 Secara teknis,lanjut Jonan ,  kereta cepat yang memiliki kecepatan di atas 300 kilometer per jam tidak cocok untuk rute pendek seperti Jakarta-Bandung yang hanya kisaran 150 kilometer. Perhitungan Jonan, jika di antara rute Jakarta-Bandung dibangun lima stasiun, jarak antar-satu stasiun dengan stasiun berikutnya sekitar 30 kilometer.  Apabila dibangun delapan stasiun, jarak antar-stasiun kurang dari 20 kilometer.

Jonan memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 150 kilometer tersebut. "Kalau Jakarta-Bandung itu total misal butuh 40 menit, berarti kalau interval tiap stasiun (jika lima stasiun) adalah delapan menit. Kalau delapan menit, apa bisa delapan menit itu dari velositas 0 km per jam sampai 300 km per jam? Saya kira enggak bisa," tambah Jonan menegaskan. (B-003) ***