BISNIS BANDUNG - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebutkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini pakai dana APBN. Menurutnya, kondisi keuangan para pemegang saham perusahaan konsorsium proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami kemacetan akibat pandemi Covid-19. Pemegang saham kereta bapi cepat Jakarta Bandung , yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) di antaranya perusahaan BUMN yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT KAI (Persero).
Kementerian BUMN menyebut, bahwa para pemegang saham, terganggu cashflow-nya karena corona, karena kita tahu bahwa pembangunan-pembangunan karena (Covid-19) ini akhirnya banyak terhambat juga,” ujar Arya, Sabtu pekan lalu. Pemegang saham, seperti PT KAI karena pembatasan kegiatan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir membuat penumpang kereta api anjlok. “Penumpang kereta api karena corona penumpangnya turun semua, sehingga membuat mereka tidak bisa menyetor dananya sesuai dengan apa yang kemarin disiapkan dalam planning tanpa ada corona,”ujar Aria. Dikutip dari Kompas.com PT KAI mengungkapkan, bahwa Indonesia belum menyetor modal awal senilai Rp 4,3 triliun ke Cina terkait proyek PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Jakarta-Bandung. Direktur Keuangan & Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya menjelaskan, seharusnya setoran modal awal itu sudah dilakukan pada Desember 2020.
“Hingga saat ini management KCIC terus membuat dan negosiasi dengan konsorsium High Speed Railway Contractors Consortium (HSRCC),” ungkap Salusra dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, belum lama ini. Mengenai persoalan setoran modal itu, lanjut Salusra , juga telah dilakukan restrukturisasi mengenai proyek fisik maupun dengan kreditur yakni dari Cina Development Bank (CDB) yang terus dilakukan. Dengan demikian, upaya restrukturisasi itu menjadi salah satu langkah untuk menekan bengkaknya biaya proyek KCIC.
"Dan memang sangat-sangat kami lakukan, karena memang persyaratan utama dari kami di mana setoran modal itu belum kita penuhi. Itu basic sekali belum kita setor lagi kira-kira totalnya sebesar Rp 4,3 triliun,” ujar Salusra. Sehingga secara hukum, seharusnya per 30 Desember 2020 pihak Indonesia sudah terkena event of default lantaran hal itu sudah masuk ke dalam perjanjian pemenuhan modal dasar.
“Untuk itu, kami sudah minta penundaan setoran modal dasar ini dari Desember 2020 ke Mei 2021 yang sudah diajukan. Namun belum ada jawaban dari pihak Cina apakah itu disetujui penundaan setorannya,” tambah Salusra. Budget awal proyek kereta cepat awalnya senilai 6,07 miliar dollar AS. Rinciannya, sekitar 4,8 miliar dollar AS adalah biaya konstruksi atau EPC. Sementara itu, 1,3 miliar dollar As adalah biaya non-EPC. Namun, estimasi yang di buat pada November 2020 ternyata biaya meningkat menjadi 8,6 miliar dollar AS.
Selanjutnya, berdasarkan kajian yang melibatkan konsultan memperkirakan biaya proyek itu akan kembali naik mencapai 11 miliar dollar AS. Hal itu lantaran adanya perubahan biaya dan harga, serta adanya penundaan lantaran pembebasan lahan. Sebelumnya, menurut Salusra, manajemen telah melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, hingga efisiensi pengelolaan TPOD hingga pengelolaan stasiun.
“Alhamdulillah total biaya proyek kereta cepat ini bisa di press dari range total biaya 9 miliar dollar AS sampai 11 miliar dollar AS itu bisa di press menjadi 8 miliar dollar AS,” Salusra menambahkan. (B-003) ***
