bisnisbandung.com - Gatot Nurmantyo, Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia, menyampaikan peringatan keras mengenai kondisi lingkungan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dinilainya bukan sekadar bencana alam, tetapi akibat dari kegagalan tata kelola negara.
Ia menilai banjir bandang, longsor, dan kerusakan parah yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera merupakan dampak langsung dari pembalakan liar, tambang ilegal, dan penerbitan izin eksploitasi yang tidak disertai kajian lingkungan memadai.
Menurut pemaparan Gatot, kerusakan hutan, hancurnya aliran sungai, dan lemahnya pengawasan membuat masyarakat harus menanggung bencana yang sebenarnya bisa dicegah.
Baca Juga: Gatot Nurmantyo Wanti-Wanti Presiden, Singgung Pembangkangan Jendral Listyo Sigit
Ia menyoroti banyaknya pelaku perusakan lingkungan yang masih bebas, serta lemahnya kehadiran negara dalam menegakkan hukum lingkungan.
Di sisi lain, ia menilai aparat pengawas kerap gagal bertindak tegas, bahkan sebagian diduga berkompromi dengan para pelaku kejahatan lingkungan.
Gatot melihat lambatnya respon pemerintah dalam menangani bencana di Aceh dan kawasan Sumatera lainnya sebagai salah satu pemicu munculnya kembali sentimen ketidakpercayaan terhadap pusat.
“Audit dan cabut seluruh izin HPH dan tambang bermasalah. Tindak tegas pejabat yang terlibat tanpa pandang jabatan,” ungkapnya dilansir dari YouTube Hersubeno Point.
“Aceh tidak sedang bermimpi jadi negara lain, tetapi sedang bertanya, apakah menjadi bagian Indonesia berarti harus terus-menerus menanggung ketidakadilan,” lanjutnya.
Baca Juga: Amien Rais Blak-Blakan Sebut Oligarki Tak Punya Hati, Jadi Lubang Besar dalam Agenda Asta Cita
Ia menilai bahwa ketidakadilan ekologis dan keterlambatan penanganan menjadi bahan bakar instabilitas politik, terutama ketika masyarakat merasa hanya menjadi penonton kerusakan tanpa perlindungan negara.
Ia menegaskan bahwa kondisi di Aceh sangat memprihatinkan karena kerusakan bukan hanya menghancurkan rumah dan harta benda, tetapi juga menghilangkan mata pencaharian, tanah, bahkan nyawa dalam jumlah besar.
Dalam pandangannya, pemerintah daerah tidak mampu menangani dampak bencana secara optimal karena keterbatasan anggaran, sementara dukungan pusat datang terlambat.
Gatot menjelaskan bahwa masyarakat korban bencana membutuhkan penanganan menyeluruh, mulai dari pendataan, penyediaan dapur umum, layanan kesehatan darurat, hingga dukungan psikologis.